Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang cukup signifikan kini menciptakan selisih harga yang semakin lebar dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Dilansir dari Detik Finance, sejumlah jenis bahan bakar mengalami penyesuaian harga di berbagai wilayah Indonesia.
Pertamina telah menetapkan harga baru untuk beberapa produk unggulannya. Saat ini, Pertamax Turbo dibanderol seharga Rp 19.400 per liter, sementara Dexlite dijual pada angka Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex mencapai Rp 23.900 per liter.
Di sisi lain, harga untuk jenis Pertamax tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU dan Rp 12.200 per liter di Pertashop. Produk Pertamax Green 95 juga dipatok tetap pada harga Rp 12.900 per liter.
Pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah harga BBM bersubsidi meskipun harga pasar sedang bergejolak. Pertalite masih bertahan di angka Rp 10.000 per liter, dan Biosolar subsidi tetap dijual seharga Rp 6.800 per liter.
Meski terdapat gap harga yang mencolok, perpindahan besar-besaran konsumen ke BBM subsidi diprediksi tidak akan terjadi. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai hal ini dikarenakan harga Pertamax yang merupakan konsumsi massal tidak ikut dinaikkan.
"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga kalau Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax yang cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite yang bebani subsidi APBN tidak terjadi," ujar Fahmy.
Dampak pada Daya Beli Kelas Menengah
Stabilitas harga Pertamax dinilai sebagai langkah strategis karena mayoritas penggunanya berasal dari kalangan menengah. Kelompok ini dianggap sangat sensitif terhadap perubahan harga yang dapat langsung memengaruhi daya beli mereka.
"Apalagi konsumennya kan kelas menengah yang rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia akan pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini yang mudah migrasi, kalau dia naik maka akan berpindah," beber Fahmy.
Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah menahan harga Pertamax. Kebijakan tersebut dipandang sebagai respons untuk meredam potensi lonjakan penggunaan BBM bersubsidi.
"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan harga BBM namun tidak berdampak luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga akan mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," sebut Ishak.
Pentingnya Pengawasan dan Aturan Tegas
Meskipun harga ditahan, risiko beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi perhatian serius. Penahanan harga produk nonsubsidi seperti Pertamax mengharuskan pemerintah memiliki ruang fiskal yang kuat.
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menekankan pentingnya langkah antisipasi agar konsumsi BBM subsidi tepat sasaran. Ia menyarankan adanya regulasi pembatasan bagi kendaraan mewah agar tidak mengakses bahan bakar bersubsidi.
"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujar Robert.
