Pemerintah secara resmi melakukan penyesuaian harga terhadap tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia mulai Sabtu, 18 April 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas melambungnya harga minyak mentah global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kenaikan harga tersebut menyasar jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sebagaimana dilansir dari Money. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal nasional setelah sempat menahan pergerakan harga sejak Februari 2026 meskipun tren pasar terus meningkat.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM, Saleh Abdurrahman menjelaskan bahwa penentuan nilai jual baru tersebut mengikuti mekanisme pasar. Komponen perhitungan meliputi margin usaha hingga beban pajak yang berpatokan pada Mean of Platts Singapore (MOPS).
"Sudah ada formula harga BBM nonsubsidi dari Kementerian ESDM. Salah satunya adalah harga dasar yang mengacu pada MOPS," jelas Saleh Abdurrahman, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM.
Saleh menegaskan bahwa penyesuaian ini mendesak dilakukan guna menghindari beban finansial yang berlebihan pada perusahaan penyedia energi. Jika harga tidak segera mengikuti perkembangan MOPS, operasional badan usaha akan terdampak secara signifikan.
"Sekarang MOPS-nya sudah naik. Kalau tidak disesuaikan, akan memberatkan badan usaha karena ini bukan BBM subsidi,ÔÇØ kata Saleh Abdurrahman, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tidak terjadi efek domino pada sektor lain. Ia menyoroti potensi kenaikan biaya logistik yang bisa membebani harga pangan di pasar.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus," jelas Rivqy Abdul Halim, Anggota Komisi VI DPR RI.
Legislator tersebut juga mendesak kementerian terkait untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai ketahanan energi nasional. Hal ini dianggap krusial agar publik memahami alasan di balik langkah penghematan konsumsi bahan bakar yang diterapkan pemerintah.
"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini,ÔÇØ lanjut Rivqy Abdul Halim, Anggota Komisi VI DPR RI.
Pemaparan kondisi stok dan beban subsidi secara transparan diharapkan mampu meredam gejolak di masyarakat. Penjelasan yang utuh dinilai menjadi kunci agar urgensi kebijakan dapat diterima dengan baik oleh khalayak luas.
"Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," kata Rivqy Abdul Halim, Anggota Komisi VI DPR RI.
