Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kerja sama repatriasi sisa kerangka jenazah personel militer AS era Perang Dunia II dalam pertemuan di Pentagon, Senin (13/4/2026).
Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani oleh Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan RI, Mayjen TNI Agus Widodo, dan Direktur Defense POW/MIA Accounting Agency (DPPA) AS, Kelly K McKeague, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kesepakatan ini berlangsung di sela pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth untuk memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kolaborasi ini memiliki dimensi kemanusiaan yang mendalam bagi kedua belah pihak.
"Kerja sama ini merupakan komitmen kemanusiaan dan historis untuk penelusuran, pemulihan dan repatriasi sisa kerangka jenazah personel militer AS dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia," ujar Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Pemerintah juga mengumumkan peningkatan status kemitraan pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) guna memperluas cakupan kolaborasi strategis di masa depan.
"Kerangka MDCP membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, mencakup modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara," tutur Rico.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi poin penting, terutama melalui program International Military Education and Training (IMET) yang menyasar pengembangan kemampuan pasukan khusus.
"Pembahasan ini sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan IndonesiaÔÇôAmerika Serikat yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara," ucap Rico.
Kemenhan memastikan bahwa seluruh implementasi teknis di lapangan akan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap tahapannya.
"Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait," ucap Rico.
