Kementerian PU Kejar Target Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

Kementerian PU Kejar Target Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Foto: Ilustrasi Kementerian PU Kejar Target Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di berbagai wilayah Indonesia dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Proyek strategis ini tercatat telah menyerap sebanyak 59.541 tenaga kerja yang tersebar di sejumlah provinsi hingga Jumat (8/5/2026).

Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan ini rampung tepat waktu guna memperluas akses kualitas belajar masyarakat. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Kompas, penyerapan tenaga kerja tersebut melibatkan berbagai profesi mulai dari pekerja lapangan, tenaga teknis, hingga operator alat berat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Kementerian juga menilai proyek ini mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok material konstruksi.

"Pembangunan SR ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," ujar Dody Hanggodo, Menteri PU.

Hingga 7 Mei 2026, kemajuan fisik rata-rata pembangunan SR Tahap II berada pada angka 45,91 persen. Capaian ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan posisi pada 1 Mei 2026 yang masih menyentuh angka 40,27 persen.

Beberapa daerah mencatatkan progres konstruksi yang cukup signifikan di atas rata-rata nasional. Detail kemajuan fisik di berbagai wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II per 7 Mei 2026
Lokasi PembangunanProgres Fisik (%)
Kota Medan64,48
Kabupaten Sragen63,22
Kota Bengkulu62,17
Kabupaten Ogan Ilir62,07
Kota Makassar62,04

Guna menjaga ritme pengerjaan, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Seluruh penyedia jasa konstruksi termasuk BUMN pelaksana diinstruksikan untuk mengoptimalkan langkah percepatan di lapangan.

Strategi yang diterapkan meliputi penambahan jam kerja lembur, pengerjaan bangunan secara paralel, hingga mobilisasi alat berat seperti crane dan ekskavator. Selain itu, penggunaan teknologi konstruksi modern seperti struktur baja dan hollow core slab juga diterapkan untuk mempersingkat waktu pengerjaan pada lahan seluas 5 hingga 10 hektar tersebut.

Artikel terkait

Rekomendasi