Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengintensifkan percepatan penyelesaian dokumen layanan pertanahan guna mencapai target tanpa penumpukan atau zero berkas. Langkah strategis ini dilaporkan pada Sabtu (18/4/2026) sebagai upaya meningkatkan ketertiban pelayanan publik di seluruh kantor pertanahan.
Target tersebut ditekankan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebagaimana dilansir dari Kompas. Penurunan jumlah berkas layanan tercatat mencapai angka 22.000 selama satu kuartal terakhir, yang menunjukkan progres positif dalam administrasi pertanahan nasional.
"Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Kuartal I, II, dan III tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN.
Nusron memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran untuk merampungkan berkas sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Pimpinan wilayah yang masih memiliki sisa target tahun 2025 diminta segera melakukan koordinasi khusus untuk mempercepat proses pembersihan data.
"Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Kuartal I 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Kuartal 2025 selesai," tegas Nusron Wahid.
Guna mencegah penumpukan serupa di masa depan, Nusron meminta Direktur Jenderal dan tim teknologi informasi untuk menyusun skema mitigasi. Hal ini mencakup evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan sistem informasi yang lebih efektif.
"Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana," ujar Nusron Wahid.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, mengungkapkan adanya tren positif dalam penyelesaian berkas secara nasional. Meskipun sempat terpotong masa libur panjang, volume pengurangan berkas tetap signifikan.
"Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang," jelas I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Pusdatin.
Terdapat beberapa kendala teknis yang masih menghambat penyelesaian dokumen di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah). Faktor-faktor tersebut meliputi adanya sengketa lahan, ketidakjelasan batas tanah, serta dokumen persyaratan yang belum dilengkapi oleh pihak pemohon.
