Kementerian Kesehatan menemukan ratusan ribu anak usia sekolah menderita peningkatan tekanan darah melalui Program Cek Kesehatan Gratis hingga awal Mei 2026. Temuan mengkhawatirkan ini mengubah asumsi umum bahwa penyakit hipertensi hanya menyerang kelompok usia produktif dan lanjut usia.
Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, akumulasi peserta Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah mencapai 100 juta orang sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025. Program pelayanan ini sudah berjalan di lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Data dari total 4,8 juta anak yang diperiksa sepanjang Januari hingga awal Mei 2026 menunjukkan lebih dari 22 persen atau sekitar 663.000 anak mengalami kenaikan tekanan darah. Kondisi tersebut ditengarai dipicu oleh pola hidup masyarakat, termasuk tingginya konsumsi makanan ultraproses kaya garam dan lemak serta minimnya aktivitas fisik.
Berdasarkan evaluasi CKG tahun 2025, pola masalah kesehatan ini konsisten pada setiap kelompok umur. Tercatat ada 6 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, satu dari tiga balita mengalami karies gigi, satu dari lima remaja bertekanan darah tinggi, sepertiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, dan separuh lansia menderita hipertensi.
Skrining massal ini mengungkap banyak kasus tersembunyi karena sekitar 70 persen penderita diabetes dan 75 persen penderita hipertensi tidak mengetahui kondisi mereka sebelum pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang baru mendatangi fasilitas kesehatan kuratif setelah jatuh sakit.
Penyakit tidak menular yang terlambat dideteksi berisiko memicu komplikasi serius seperti gagal ginjal, stroke, hingga serangan jantung. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp22,8 triliun untuk penyakit kardiovaskular akibat hipertensi, dari total biaya pengobatan penyakit tidak menular yang mencapai Rp34,8 triliun.
Pemerintah kini mengubah fokus CKG pada tahun kedua dengan memberikan pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi peserta yang terdeteksi sakit, yang selanjutnya diteruskan melalui skema JKN. Mulai tahun 2026, pasien hipertensi dan diabetes bisa langsung mengambil obat di puskesmas pada hari pemeriksaan tanpa perlu surat rujukan.
Langkah respons cepat ini diambil setelah evaluasi mendapati rendahnya tingkat kepatuhan berobat, di mana hanya sepertiga pasien hipertensi yang rutin kontrol dan tingkat keberhasilan kontrol gula darah diabetes di bawah 10 persen. Selain itu, catatan DPR menunjukkan dari 16,8 juta orang yang membutuhkan penanganan lanjutan, baru 1,4 juta orang yang berhasil mendapatkan tata laksana medis.
