Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan standar keselamatan transportasi perkeretaapian pascakelas kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Pembenahan operasional ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (21/5/2026).
Langkah peninjauan prosedur tersebut diambil pemerintah demi menjamin kelaikan prasarana dan sistem persinyalan di lapangan. Kebijakan ini dilansir dari Money untuk memperkuat manajemen risiko di sektor transportasi publik.
"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,ÔÇØ kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Kemenhub merinci bahwa penataan ini juga menyasar kompetensi SDM serta pengawasan titik rawan. Sektor operasional dan prosedur darurat menjadi poin utama dalam pelaksanaan standarisasi ulang tersebut.
ÔÇ£Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan pelintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian," lanjut Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pemerintah berkomitmen agar penanganan korban dan pemulihan jalur pascainsiden diselesaikan secara terpadu. Proses penanganan ini melibatkan KNKT, PT KAI, KAI Commuter, kepolisian, Basarnas, hingga pemerintah daerah.
Mengenai investigasi penyebab kecelakaan, pihak kementerian memberikan ruang penuh kepada tim penyelidik. Kemenhub menyatakan dukungan penuh atas transparansi pencarian fakta yang sedang berjalan.
"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan," jelas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Fokus peningkatan keselamatan juga diarahkan pada pengelolaan pelintasan sebidang yang kerap memicu insiden. Pemerintah menegaskan pentingnya implementasi rekomendasi keselamatan demi melindungi masyarakat secara luas.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya," tegas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Data tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan angka kecelakaan di pelintasan sebidang. Tercatat ada 337 kejadian pada tahun 2024, menurun menjadi 291 kasus pada tahun 2025, dan menyisakan 102 kejadian per 1 Mei 2026.
Sebagai langkah jangka panjang, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mengurai kepadatan lalu lintas. Anggaran sebesar Rp4 triliun disiapkan untuk menyokong peningkatan infrastruktur pelintasan tersebut.
Selain itu, investasi senilai Rp842,48 miliar dialokasikan khusus untuk perbaikan di 1.638 lokasi prioritas. Dana ini dibagi untuk biaya petugas jaga sebesar Rp603,9... miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1... miliar, serta fasilitas mekanikal elektrikal sebesar Rp60,9... miliar.
Berdasarkan data nasional, saat ini terdapat 3.674 pelintasan sebidang yang terdiri atas 2.771 pelintasan terdaftar dan 903 tidak terdaftar. Dari total evaluasi, sebanyak 172 pelintasan dengan lebar jalan kurang dari 2 meter direkomendasikan untuk segera ditutup.
