Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) hasil kerja sama dengan Jepang pada Selasa (12/5/2026). Saat ini, status kerja sama tersebut masih dalam tahap komunikasi awal.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa posisi Indonesia saat ini belum memasuki tahapan pengadaan yang mengikat. Hal tersebut mencakup sejumlah produk militer yang tengah menjadi perbincangan publik, seperti kapal selam dan fregat Mogami.
"Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia," kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
Pihak kementerian memastikan bahwa setiap peluang kerja sama internasional akan melewati proses evaluasi yang ketat. Dilansir dari Nasional, pertimbangan mencakup aspek operasional, ketersediaan anggaran, hingga potensi transfer teknologi bagi industri pertahanan dalam negeri.
"Dalam setiap peluang kerja sama pertahanan, termasuk dengan Jepang, seluruh opsi akan dikaji secara komprehensif sesuai kebutuhan operasional, kemampuan anggaran, transfer teknologi, serta kepentingan nasional Indonesia," tegas Rico.
Di sisi lain, informasi mengenai ketertarikan Jepang dalam menyuplai alutsista ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh pihak militer. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali pada Senin (11/5/2026) membenarkan adanya tawaran armada laut dari Tokyo.
"Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang ini memang ada penawaran dari pihak Kemenhan (Kementerian Pertahanan) Jepang," ujar Ali, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Meskipun tawaran tersebut sudah diterima, kewenangan penuh mengenai eksekusi pembelian tetap berada di tangan Kementerian Pertahanan. TNI Angkatan Laut dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang akan mengoperasikan alutsista tersebut di lapangan sesuai arahan kebijakan kementerian.
