Siklus tawuran yang terus berulang di berbagai titik rawan Jakarta mendorong pemerintah menerapkan strategi baru yang menyentuh akar relasi sosial warga.
Dikutip dari Megapolitan, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jakarta menginisiasi program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai wadah penyelesaian masalah berbasis komunitas.
Fokus utama gerakan ini adalah memperbaiki hubungan antarwarga guna memperkuat deteksi dini dan pencegahan konflik di lingkungan yang selama ini dinilai rawan.
"Hal ini melalui pendekatan berbasis komunitas guna memulihkan relasi sosial, mendorong penyelesaian masalah secara damai, serta memperkuat pencegahan konflik sejak dini," kata Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jakarta, Rulinawaty, Senin (20/4/2026).
Terdapat tujuh lokasi yang ditetapkan sebagai percontohan Kampung Redam, meliputi Cengkareng Barat, Jatinegara, Kelurahan Tengah, Bukit Duri, Johar Baru, Cempaka Baru, dan Tanjung Priok.
Kepala Kanwil KemenHAM Jakarta, Mikael Azedo Harwito, memberikan penegasan bahwa inisiatif ini bukan sekadar formalitas birokrasi semata.
"Ini adalah tempat di mana dialog yang sempat terputus disambung kembali dan kepercayaan warga dibangun ulang," kata Mikael.
Ia menambahkan bahwa stabilitas keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah tanpa adanya kontribusi aktif dari masyarakat setempat.
Lahirnya program ini dipicu oleh kenyataan lapangan di mana bentrokan warga sering kali dipicu oleh permasalahan yang sangat sederhana.
Kawasan Manggarai di Jakarta Selatan menjadi salah satu titik yang kerap mengalami gesekan antar kelompok warga, terutama di sekitar area terowongan.
Fadil, Ketua Karang Taruna RW 04, mengungkapkan bahwa media sosial sering menjadi sumbu utama munculnya ketegangan di antara para remaja.
"Saling ejek di media sosial, ingin terlihat berani atau pembuktian, ingin cari nama," kata Fadil.
Fenomena ini sering kali meluas hingga melibatkan warga dewasa dan mengganggu ketertiban umum, termasuk menghambat akses pengguna jalan.
Faktor Ekonomi dan Keterbatasan Ruang Positif
Meskipun berbagai mediasi telah dilakukan, efektivitas langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya menyentuh inti permasalahan yang ada di masyarakat.
Camat Tebet, Putut Puji Linangkung, mengakui bahwa pengumpulan warga untuk kegiatan bersama belum menjamin hilangnya potensi konflik secara permanen.
"Saya tidak bisa melihat dari satu sisi atau permukaan, kan selama ini sudah dilakukan berbagai hal, Pak Wali Kota Pak Munjirin sudah mengumpulkan mereka dengan pergi ke puncak, tapi terus berulang," kata Putut.
Sebagai langkah alternatif, pihak kecamatan mulai menyediakan pelatihan vokasi, seperti pembuatan kopi, guna menyalurkan energi remaja ke arah produktif.
"Kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan, teman-teman karang taruna memberikan data kepada saya anak-anak yang membutuhkan pelatihan, ya, udah kita berikan pelatihan membikin kopi dan lainnya," ujarnya.
Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, menekankan bahwa variabel ekonomi memiliki peran krusial dalam memicu kerentanan sosial di perkotaan.
"Dari berbagai kajian, sebagian besar dari konflik sosial termasuk tawuran yang terjadi dalam masyarakat kita, berakar dari permasalahan ekonomi," kata Nia.
Nia berpendapat bahwa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar membuat masyarakat lebih mudah terprovokasi ke dalam konflik fisik.
"Jika masyarakat kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk hidup, konflik sosial akan mudah berkembang," ujarnya.
Penegakan Hukum dan Sanksi Sosial
Di sisi lain, terdapat desakan kuat agar pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap para pelaku tawuran untuk memberikan efek jera.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengkritik efektivitas penanganan tawuran yang dinilainya masih stagnan.
"Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali," kata Justin.
Justin mengusulkan penerapan konsekuensi berat, termasuk kemungkinan pencabutan hak bantuan sosial bagi keluarga yang anggotanya terbukti terlibat konflik fisik.
"Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya," ujarnya.
Hingga saat ini, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan admin media sosial yang sering memprovokasi tawuran antarwilayah.
Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Bobby Mochammad Zulfikar, menyatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah remaja yang merencanakan tawuran melalui platform Instagram.
"Para tersangka mencari lawan melalui admin Instagram. Ada provokasi," kata Kompol Bobby.
Di Jakarta Pusat, Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, juga mencatat adanya gesekan antar-RW di Petamburan yang dipicu oleh penggunaan petasan.
"Yang semalam terjadi adalah adanya gesekan antara RW 11 dan RW 5 Kelurahan Petamburan," kata AKBP Dhimas.
