Kementerian Haji (Kemenhaj) menemukan adanya ketidaksesuaian kapasitas tenda untuk jemaah saat melakukan peninjauan kesiapan fasilitas di Arafah. Dilansir dari Nasional, rombongan menteri langsung menguji kenyamanan kasur di dalam tenda dengan merebahkan diri secara bersamaan guna memastikan kelayakannya bagi jemaah.
Kekurangan daya tampung ini terungkap setelah tim bentukan pemerintah melakukan pencocokan manual antara data di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan. Fasilitas ini dinilai sangat krusial bagi jemaah kategori haji ramah lansia dan disabilitas.
Hasil pengecekan menunjukkan tenda yang sedianya berkapasitas 360 orang ternyata hanya dapat memuat 332 jemaah, sehingga terdapat kekurangan 28 ruang istirahat. Temuan ini langsung direspons oleh Menhaj Gus Irfan yang menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi satu per satu kita selesaikan," kata Gus Irfan di Arafah, Kamis (22/5/2026).
Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi masalah ini dengan berkoordinasi bersama pihak Syarikah di Arab Saudi. Langkah mitigasi diambil untuk mendatangkan tenda cadangan secepat mungkin agar hak seluruh jemaah atas tempat istirahat yang layak dapat terpenuhi.
"Mudah-mudahan nanti dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya," kata Gus Irfan.
Selain urusan kapasitas fisik, Kemenhaj juga menaruh perhatian serius terhadap tindakan pengkavelingan area tenda secara sepihak oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Praktik ini ditemukan dalam bentuk penempelan stiker nama kelompok tertentu di dinding tenda.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak langsung turun tangan mencopot kertas bertuliskan nama sebuah KBIHU yang sengaja ditempel di dinding luar tenda. Langkah proaktif tersebut diambil demi menjaga asas keadilan bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali.
"Tidak ada lagi KBIH yang ikut ngatur-ngatur tenda, ngatur segalanya, kita yang ngatur," kata Gus Irfan memberikan arahan ketat kepada jajarannya.
Ketegasan sikap ini juga diteruskan kepada pihak Syarikah agar mereka tidak gentar terhadap tekanan maupun intervensi dari oknum pengurus kelompok bimbingan. Otoritas Indonesia menegaskan memegang kendali penuh atas penempatan jemaah agar operasional haji yang ramah lansia dan perempuan berjalan adil.
Sanksi administratif berat disiapkan bagi kelompok bimbingan ibadah yang terbukti membandel dan merugikan jemaah lain. Kemenhaj tidak segan mengambil tindakan hukum paling tegas jika pelanggaran serupa masih ditemukan di lapangan.
"Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya," kata Gus Irfan.
Guna memastikan seluruh proses perbaikan berjalan sesuai rencana, Menhaj meminta pejabat terkait untuk siaga dan berjaga di kawasan Arafah secara intensif. Pemetaan lokasi dan pengecekan data jemaah juga dipantau secara digital melalui layar monitor posko operasional untuk mencegah salah perhitungan.
"Masalah tadi ini kita minta Pak Yan kita tinggal di sini untuk menyelesaikan apa yang kita harapkan, termasuk kita perlu tenda tambahan," kata Gus Irfan.
