Kementerian Haji dan Umrah memastikan kesiapan infrastruktur kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina melalui pengoperasian sejumlah klinik darurat untuk penanganan cepat jemaah. Kesiapan pelayanan tersebut ditinjau langsung di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Makkah pada Sabtu (23/5), sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Pengecekan fasilitas medis ini dilakukan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Langkah taktis penyiapan klinik darurat di kawasan Armuzna tersebut menjadi penanganan awal sebelum pasien dirujuk ke fasilitas milik Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kunjungan bersama rombongan Amirulhaj dilakukan demi memantau kesiapan tenaga kesehatan sekaligus mengevaluasi pelayanan berjalan. Ia menambahkan bahwa regulasi kesehatan setempat yang dinamis dan ketat menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas medis tahun ini.
"Memang ada beberapa kendala terkait regulasi yang berlaku di sini, tetapi teman-teman berusaha menyesuaikan diri, bagaimana tetap mematuhi regulasi namun tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita," katanya.
Pemerintah menempatkan klinik darurat ini sebagai deteksi dini penanganan medis di lapangan. Kendati demikian, koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat tetap berjalan secara intensif untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah.
"Klinik-klinik untuk pelayanan darurat, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah Saudi. Pada kondisi tertentu, jemaah harus segera dirujuk ke rumah sakit di Saudi," jelasnya.
Guna memaksimalkan pelayanan medis selama fase Armuzna, pemerintah menyiagakan sebanyak 1.200 tenaga kesehatan. Personel tersebut disebar ke setiap kelompok terbang serta panitia penyelenggara ibadah haji.
"Kami memiliki sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada satu dokter dan satu perawat, kemudian di PPIH juga ada ratusan tenaga kesehatan. Insya Allah ini akan bisa melayani jemaah kita selama Armuzna," ungkapnya.
Irfan juga memaparkan adanya penurunan signifikan pada jumlah jemaah yang sakit maupun wafat musim ini. Menurut dia, hal tersebut dipengaruhi oleh pengetatan syarat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tanah air sebelum keberangkatan.
"Salah satu alasannya karena pemeriksaan istithaÔÇÖah kesehatan di tanah air relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga hari ini yang dirawat turun drastis, yang meninggal juga turun drastis," ujarnya.
Terkait skema safari wukuf bagi lansia dan jemaah berisiko tinggi, pemerintah Indonesia masih berupaya melakukan diplomasi dengan otoritas setempat. Upaya koordinasi terus ditempuh agar pelaksanaan ibadah tersebut tetap mematuhi aturan Arab Saudi.
"Safari wukuf secara resmi memang tidak diperbolehkan oleh otoritas Saudi, tetapi kita akan mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang tidak melanggar regulasi dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi tinggi terhadap ketangguhan tim medis Indonesia. Kinerja para dokter dinilai sangat tanggap dalam mengantisipasi perubahan aturan di Arab Saudi.
"Terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sangat tangguh menghadapi regulasi Pemerintah Saudi yang super ketat dan terus berubah. Teman-teman dokter mampu mengantisipasi dengan kecerdasan dan langkah-langkah yang tepat," ujar Muhaimin.
Seluruh dinamika pelayanan kesehatan jemaah sepanjang musim haji 2026 ini nantinya dihimpun sebagai formula evaluasi. Masukan dari para petugas medis di lapangan akan digunakan untuk menyusun sistem perlindungan jemaah yang lebih efisien.
"Ke depan, Kementerian Haji akan terus mendapatkan masukan dari para dokter dan tenaga kesehatan di lapangan agar pola pelayanan semakin efektif, efisien, dan memberi manfaat yang lebih besar bagi jemaah," ujarnya.
