Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI membahas wacana "war tiket haji" sebagai strategi mempercepat antrean jamaah lansia dan prioritas dalam rapat kerja di Jakarta pada Selasa (14/4/2026). Dilansir dari Detikcom, gagasan ini bertujuan memangkas masa tunggu haji yang kini mencapai puluhan tahun.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, memberikan pandangan positif terhadap substansi usulan tersebut. Ia menilai fokus utama kebijakan ini adalah efisiensi waktu bagi kelompok yang memiliki keterbatasan usia atau kondisi kesehatan tertentu.
"Saya rasa menariknya itu bukan war tiketnya tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi yang lansia, mempercepat antrean bagi yang risti (risiko tinggi), mempercepat antrean bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu (menunggu) begitu panjang," ujar Maman dalam rapat yang dipimpin Marwan Dasopang tersebut.
Maman menambahkan bahwa segmen masyarakat tertentu memiliki minat tinggi terhadap sistem yang menawarkan percepatan keberangkatan. Gagasan ini dianggap sebagai terobosan konkret bagi jamaah yang ingin berangkat lebih awal.
"Saya rasa war tiket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita," lanjut Maman.
Legislator tersebut juga menyoroti keresahan masyarakat terkait durasi antrean yang melampaui ekspektasi usia harapan hidup. Hal ini menjadi latar belakang kuat mengapa sistem distribusi kuota baru mulai dipertimbangkan secara serius.
"Tujuan substansinya itu kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi 40 tahun lagi, 16 tahun lagi, mereka bertanya 'Saya masih punya umur atau enggak?'" kata Maman.
Ia meyakini bahwa mekanisme ini dapat menjadi jawaban atas ketidakpastian yang dialami calon jamaah selama bertahun-tahun. Harapan publik terhadap sistem ini tercermin dari respons positif di berbagai lapisan masyarakat.
"War tiket ini menjadi harapan bagi kita." lanjut Maman.
Pemerintah menanggapi isu tersebut melalui penjelasan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyebutkan bahwa visi utama pemerintah adalah memastikan efisiensi pengelolaan antrean haji di Indonesia.
"Sebenarnya ini konsennya Pak Hidayat Nur Wahid itu adalah bagaimana memperpendek antrean kemudian, kedua bahkan dalam posisi bagaimana antrean tidak ada kira-kira begitu itu pertama," kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan bahwa Kementerian Haji saat ini berada di bawah tekanan publik untuk segera menemukan formula pemendekan masa tunggu. Urgensi kebijakan ini terus dikaji seiring dengan dinamika kebutuhan jamaah.
"Kemudian kedua, apakah ini urgent? Memang keberadaan Kementerian haji yang paling banyak ditanya oleh publik, mampu enggak memperpendek antrean ini," lanjut Dahnil.
Wacana ini pertama kali muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Haji sebagai bagian dari strategi tata kelola jangka panjang. Pembahasan tersebut kemudian menjadi konsumsi publik setelah mendapat perhatian media massa.
"Soal war tiket haji ini sebenarnya disampaikan di forum rakernasnya Kementerian Haji yang memang forum itu digunakan untuk membahas persiapan perhajian di satu sisi baik itu persiapan jangka pendek maupun persiapan jangka panjang terkait dengan tata kelola perhajian." urai Dahnil.
Kemenhaj memandang keterbukaan informasi mengenai wacana ini sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan yang transparan. Kritik dan diskusi dari publik dianggap sebagai masukan penting sebelum kebijakan difinalisasi.
"Hanya saja kemudian ditangkap oleh wartawan yang disampaikan oleh pak menteri kemudian berkembang sebagai isu yang saya pikir ini cara membuat kebijakan yang maju karena terbuka, kami menyampaikan kepada publik apa yang akan dan kami akan kami kerjakan," jelas Dahnil.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan diri menghadapi proyeksi kenaikan kuota dari Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030. Peningkatan jumlah jamaah menuntut kesiapan sistem keuangan dan kriteria istitaah yang lebih matang.
"Target mereka salah satunya itu adalah 5 juta jamaah haji yang mereka dorong itu ke depan itu 5 juta dan kita harus bersiap dengan kuota yang jauh lebih besar," tegas Dahnil.
Dahnil menekankan bahwa seluruh diskursus mengenai percepatan keberangkatan harus dilakukan sejak dini. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen keuangan haji nasional dalam menghadapi lonjakan kuota di masa depan.
"Persiapan kuota yang jauh lebih besar itu diskursusnya harus kita persiapkan sejak dini kenapa karena itu terkait dengan keuangan haji kita di satu sisi di sisi lain terkait dengan istitoah jamaah kita," beber Dahnil.
