Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menyerukan aksi perlawanan terhadap penyebaran isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berisiko memecah belah persatuan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Jusuf Kalla setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Para pemuka agama yang hadir dalam pertemuan tersebut mencapai kesepakatan bahwa narasi-narasi keliru yang berkembang di tengah masyarakat harus segera diluruskan. Langkah ini diambil guna mencegah timbulnya keresahan yang lebih luas akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dilansir dari Kompas.
"Apa yang disampaikan itu adalah keadaan sebenarnya. Bahkan lebih berat dari yang dibayangkan, sehingga semua sepakat ini harus dilawan," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI.
Mengenai adanya laporan hukum yang muncul sebagai dampak dari isu-isu tersebut, Jusuf Kalla menyatakan sikap netralnya secara personal. Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan atau urgensi untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan atau meminta pencabutan laporan tersebut.
"Saya tidak ada urusan menarik atau tidak. Yang penting mereka paham bahwa yang dilaporkan itu tidak benar," kata Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI.
Jusuf Kalla memberikan peringatan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi tanpa memiliki dasar fakta yang kuat. Peran media juga disoroti sebagai pilar penting dalam memberikan edukasi kepada publik agar tidak mudah terprovokasi oleh upaya adu domba.
"Tugas kita semua, termasuk media, agar masyarakat memahami dan tidak mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang menyebarkan fitnah," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI.
Terkait penyelesaian melalui jalur hukum, JK menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh narasi negatif tersebut. Ia meyakini bahwa teknologi saat ini mampu melacak asal-usul penyebaran informasi bohong melalui penelusuran data digital.
"Kita minta polisi dan ahli IT meneliti dari mana asalnya, siapa yang memulai dan menyebarkan," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI.
