Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Penyelidikan Terhadap Joko Widodo

Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Penyelidikan Terhadap Joko Widodo
Foto: Ilustrasi Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Penyelidikan Terhadap Joko Widodo.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan keberatan keras terhadap tudingan yang menyebut dirinya membiayai penyelidikan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo senilai Rp5 miliar. Kabar penolakan ini muncul setelah JK merasa difitnah melalui sebuah unggahan yang mengeklaim dirinya sebagai penyandang dana tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Kompas, Husain Abdullah selaku Juru Bicara Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kliennya merasa seolah-olah sedang dituduh melakukan serangan terhadap Jokowi secara diam-diam. Husain menegaskan bahwa selama ini hubungan personal antara JK dan Jokowi terjalin dengan sangat baik tanpa ada konflik yang mendasarinya.

Pihak Jusuf Kalla menilai narasi yang beredar di media sosial tersebut sangat bertentangan dengan prinsip serta karakter yang dimiliki oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Husain mengungkapkan rasa keberatan JK yang tidak nyaman dengan sebutan sebagai penyandang dana dalam isu tersebut.

"Terus ada yang posting itu yang kontennya beliau jadi bohir di situ. Memberi dana 5M, wah masa saya gituin Pak Jokowi, kan tidak mungkin saya,ÔÇØ ujar Husain Abdullah, Juru Bicara Jusuf Kalla.

Penegasan mengenai rekam jejak JK selama puluhan tahun juga disampaikan sebagai bukti kesetiaannya dalam mendukung stabilitas negara dan keberlangsungan pemerintah. Tuduhan membayar penyelidik swasta dianggap sebagai penghinaan besar yang dapat merusak martabat serta nama baik Jusuf Kalla di mata publik.

"Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyeridiki beliau. Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membayar orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi,ÔÇØ kata Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.

Bagi JK, klaim mengenai pemberian modal sebesar Rp5 miliar untuk memata-matai atau memeriksa mantan presiden tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal. Hingga saat ini, pihak JK terus menekankan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik dan menghentikan penyebaran informasi yang dianggap tidak benar tersebut.

Artikel terkait

Rekomendasi