Pemerintah Jepang secara resmi mencabut kebijakan larangan ekspor senjata mematikan setelah mengesahkan pedoman penjualan alutsista baru pada Selasa (21/4/2026). Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam prinsip pasifisme yang telah dianut Tokyo sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk merespons dinamika keamanan global yang berubah dengan cepat. Transformasi tersebut ditujukan untuk memperkokoh kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
"Pemerintah akan mempromosikan transfer perlengkapan pertahanan secara strategis untuk menciptakan lingkungan keamanan yang dibutuhkan Jepang dan untuk membangun basis industri yang bisa mendukung ketahanan tempur kami," kata Kihara, Selasa, dikutip Associated Press.
Sebelum pedoman baru ini diberlakukan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, aktivitas ekspor pertahanan Jepang dibatasi secara ketat oleh konstitusi. Pengiriman hanya diizinkan untuk keperluan non-tempur seperti misi penyelamatan, transportasi, pembersihan ranjau, serta kegiatan surveilans.
Kini, regulasi terbaru tersebut memungkinkan Tokyo untuk menjual perlengkapan militer berat ke luar negeri. Alutsista yang mulai diizinkan untuk diekspor mencakup jet tempur, rudal, hingga kapal perusak.
Kendati demikian, distribusi senjata mematikan ini dibatasi hanya untuk 17 negara mitra yang telah memiliki perjanjian transfer teknologi pertahanan dengan Jepang. Setiap transaksi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional guna memastikan senjata tidak jatuh ke negara yang sedang terlibat konflik bersenjata.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa Jepang saat ini menghadapi tantangan stabilitas wilayah yang paling berat dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, kerja sama pertahanan antarnegara menjadi krusial dalam menjaga kedaulatan.
"Tidak ada negara yang bisa menjaga perdamaian dan keamanan sendiri, dibutuhkan mitra yang mendukung satu sama lain di berbagai area, termasuk perlengkapan pertahanan," kata Takaichi, dikutip Kyodo News.
Pemerintah Jepang juga berencana untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan akhir dari setiap alutsista yang telah diekspor tersebut.
