Pemerintah Iran memutuskan untuk menutup kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz pada Sabtu (18/4/2026) sebagai langkah balasan atas blokade pelabuhan yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Penutupan ini terjadi hanya berselang kurang dari 24 jam setelah jalur tersebut sempat dibuka untuk lalu lintas maritim.
Langkah tegas ini dilaporkan sebagai respons terhadap kebijakan AS yang dinilai menghambat aktivitas perdagangan maritim Iran secara ilegal. Dilansir dari Money, penutupan kembali jalur tersebut mencerminkan dinamika yang tidak stabil dalam konflik yang berlangsung di kawasan Teluk sejak awal 2026.
Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan posisi mereka mengenai durasi penutupan jalur vital tersebut. Otoritas keamanan Iran tersebut menyatakan bahwa akses Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali hingga blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan nasional diakhiri oleh pihak Amerika Serikat.
Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan mengingat Selat Hormuz merupakan pintu keluar utama bagi seperempat perdagangan minyak dunia dan sebagian besar pengiriman gas alam cair (LNG). Ketidakpastian mengenai status jalur pelayaran ini membuat banyak pelaku industri maritim dan perusahaan energi global bersikap sangat waspada.
Spesialis pelayaran maritim dari Texas A\&M University, John-Paul Rodrigue, menyoroti kendala yang dihadapi oleh kapal-kapal komersial di lapangan. Ia mencatat adanya kebingungan akibat informasi yang saling bertentangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
"Kapal-kapal telah berupaya melakukan transit sejak pengumuman tersebut, tetapi tampaknya banyak di antaranya yang kembali karena situasinya belum jelas," ujar Rodrigue kepada Al Jazeera.
Rodrigue menambahkan bahwa risiko keamanan menjadi faktor utama yang menahan pergerakan moda transportasi laut tersebut. Informasi simpang siur membuat para operator kapal kesulitan dalam menentukan langkah navigasi yang aman.
"Ada informasi yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh semua pihak," jelas Rodrigue.
Kondisi di lapangan saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian yang menjadi bagian dari strategi dalam konflik geopolitik tersebut. Koresponden Al Jazeera di Teheran, Tohid Asadi, menggarisbawahi bahwa situasi yang ada saat ini masih sangat rapuh bagi proses diplomasi.
"Ketidakpastian adalah inti permainan terkait Selat Hormuz," ujar Asadi.
Asadi menjelaskan bahwa tuntutan Iran melampaui sekadar pembukaan jalur laut, mencakup pencabutan sanksi ekonomi dan penyelesaian isu nuklir. Ia menilai kondisi saat ini mempersulit adanya peluang negosiasi yang berhasil antara pihak-pihak yang bertikai.
"Iran menginginkan pengakhiran perang secara menyeluruh di seluruh kawasan, jaminan keamanan, pencabutan sanksi, pencairan aset yang dibekukan, hubungan regional, dan di atas semua itu, berkas nuklir dan persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran," kata Asadi.
Menurut laporan langsung Asadi, faktor kerentanan keamanan menjadi penghalang utama dalam setiap pembicaraan mengenai penyelesaian konflik di masa mendatang. Ketegangan ini terus memicu lonjakan biaya logistik dan asuransi bagi industri pelayaran dunia.
"Namun saat ini, ketidakpastian adalah hal yang utama. Situasi yang rapuh membuat sulit untuk membicarakan kemungkinan keberhasilan negosiasi di masa mendatang," tutur Asadi.
Hingga saat ini, data pelacakan kapal menunjukkan adanya konvoi kapal tanker yang meninggalkan Teluk Persia dengan pengawalan ketat untuk meminimalisasi risiko. Meskipun demikian, aktivitas pelayaran secara umum tetap terhambat karena banyak perusahaan memilih untuk mengalihkan rute atau menunda perjalanan sembari menunggu kepastian informasi keamanan.
