Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat, Ijang Faisal, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melakukan evaluasi struktural dan penguatan sistem internal secara menyeluruh. Langkah ini menyusul insiden kecelakaan bus yang membawa rombongan jemaah haji di kawasan Jabal Magnet, Madinah, pada Selasa (28/4/2026).
Dilansir dari Detikcom, kecelakaan tersebut melibatkan rombongan jemaah haji asal kloter SUB 2 (Probolinggo) dan JKS 1 (Kota Bekasi). Ijang menilai persoalan ini merupakan masalah operasional serius yang harus ditelusuri hingga ke alur fungsi satuan kerja dan daerah kerja di lapangan.
"Kemenhaj jangan hanya berhenti penindakan KBIHU. Harus ada evaluasi dan penguatan sistem. Mengapa bisa terjadi kebocoran wisata yang berakhir kecelakaan lalu lintas ini, bagaimana alur kloter, bagaimana fungsi satker dan daker berjalan, itu semua harus bedah secara komprehensif," ujar Ijang, Ketua IPHI Jawa Barat.
Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan Kloter JKS 1 dari Kota Bekasi ini menjadi evaluasi bagi Kemenhaj sebagai institusi yang baru dibentuk. Ia menyoroti pentingnya mitigasi sistem dibandingkan fokus pada diskursus kebijakan yang memicu kegaduhan publik di masa awal kerja lembaga tersebut.
"Ini menjadi catatan penting. Dalam kerja perdana justru terjadi kecolongan. Bisa jadi karena sebelumnya terlalu banyak kegaduhan wacana seperti ticket war, sementara mitigasi sistem tidak menjadi prioritas," sambung Ijang, Ketua IPHI Jawa Barat.
Ijang juga menekankan agar otoritas terkait memberikan perhatian khusus pada stabilitas pelayanan bagi jemaah asal Jawa Barat yang memiliki jumlah kuota terbesar secara nasional. Wilayah ini tercatat memberangkatkan 29.643 jemaah melalui Embarkasi Bekasi dan Embarkasi Kertajati.
"Jemaah haji Jawa Barat adalah yang terbesar dan saat ini sudah mulai diberangkatkan. Karena itu, kami meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk fokus sepenuhnya pada pelayanan," terang Ijang, Ketua IPHI Jawa Barat.
Ketua IPHI Jabar ini berharap seluruh energi kelembagaan dipusatkan untuk menjamin kelancaran ibadah bagi seluruh jemaah pada fase kritis pelaksanaan operasional. Ia menyarankan agar pembahasan kebijakan sensitif dilakukan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan.
"Jangan sampai muncul kegaduhan atau langkah yang kontraproduktif di saat pelaksanaan sedang berjalan. Wacana seperti war ticket atau hal sensitif lainnya sebaiknya dibahas setelah seluruh rangkaian haji 2026 dipastikan lancar dan sukses," tegas Ijang, Ketua IPHI Jawa Barat.
Berdasarkan laporan kronologi, bus jemaah SUB 2 dikelola oleh KBIU Nurul Haramain Probolinggo, sementara jemaah JKS 1 didampingi oleh KBIU Al-Azhar. Meski tidak ada korban jiwa, sebanyak sepuluh orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah menjalani perawatan medis akibat peristiwa tersebut.
