Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons keluhan pelaku usaha terkait lonjakan biaya pengiriman dan layanan di platform pasar digital pada Senin (11/5/2026). Penyesuaian ini diklaim sebagai langkah strategis demi menjaga keberlanjutan ekosistem industri dalam jangka panjang.
Dilansir dari Suara, industri perdagangan elektronik saat ini sedang melewati fase transisi untuk melepaskan ketergantungan pada subsidi besar. Pengurangan promosi agresif dan subsidi biaya angkut dilakukan guna menciptakan keseimbangan beban operasional antara pihak platform dan penjual.
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menyatakan bahwa struktur biaya yang baru merupakan bagian dari strategi distribusi layanan. Ia menilai pertumbuhan pesat sektor ini sebelumnya ditopang oleh bakar uang yang tidak bisa diterapkan secara permanen.
"Ke depan, keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan menjadi semakin penting, baik bagi platform maupun para penjual," ujar Budi Primawan, Sekretaris Jenderal idEA.
Budi menambahkan bahwa keberadaan marketplace memerlukan investasi tinggi, terutama pada pengembangan teknologi dan sistem keamanan bagi pengguna. Hal ini dilakukan guna mendukung fungsi platform yang tidak sekadar menjadi wadah transaksi semata.
Di tengah tekanan margin usaha yang dialami pedagang, Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan tanggapan mengenai rencana evaluasi regulasi. Pemerintah berkomitmen meninjau kembali kebijakan pasar digital demi melindungi keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Langkah nyata yang diambil otoritas adalah melakukan penggodokan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Evaluasi tersebut menyasar aturan main e-commerce agar tetap kompetitif bagi penjual namun tetap menjaga stabilitas penyedia layanan platform.
