Anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil guna menjamin keadilan menyusul munculnya polemik penilaian juri dalam kompetisi tersebut.
Kericuhan penilaian terjadi dalam babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). Dilansir dari Nasional, juri dianggap melakukan kekeliruan saat mengurangi poin salah satu sekolah meski jawaban yang diberikan dinilai sudah tepat.
Hetifah Sjaifudian yang menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR mengungkapkan keprihatinannya atas kendala teknis yang menimpa para siswa. Ia menilai transparansi dan sportivitas harus menjadi prioritas utama dalam ajang edukasi berskala nasional ini.
"Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Legislator asal Kalimantan Timur ini tetap mengapresiasi antusiasme para peserta didik yang telah berkompetisi secara serius. Baginya, semangat para siswa mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
"Iya juga melihat di seluruh wilayah, termasuk di dapil saya di Kalimantan Timur, anak-anak semua merasa sangat bersemangat ya dan berkompetisi secara serius dan tentunya diharapkan segala prosesnya berjalan secara adil," ucap Hetifah.
Politikus Partai Golkar ini juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait adanya kontroversi yang terjadi di lapangan. Hetifah berharap kejadian ini tidak mematahkan semangat para pelajar untuk terus mendalami nilai-nilai Empat Pilar MPR RI.
"Semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI," ujar Hetifah.
Hetifah menegaskan bahwa insiden di Kalimantan Barat tersebut harus menjadi dasar bagi MPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pihaknya optimistis perbaikan tata kelola akan dilakukan demi menjaga kredibilitas perlombaan di masa mendatang.
Kontroversi bermula pada sesi rebutan saat Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK. Meskipun memberikan jawaban lengkap, juri justru memberikan penalti pengurangan lima poin.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Regu C.
Setelah Regu C dikurangi poinnya, pertanyaan dilempar kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa. Namun, berbeda dengan keputusan sebelumnya, juri justru memberikan poin penuh kepada regu tersebut.
"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," ucap juri.
Keputusan tersebut memicu keberatan langsung dari pihak SMAN 1 Pontianak yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka menegaskan bahwa unsur jawaban yang diminta sudah disampaikan sejak awal sebelum pertanyaan dialihkan.
"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B," kata peserta Regu C.
Meski Regu C sempat meminta kesaksian dari audiens yang hadir di lokasi, juri tetap pada pendiriannya dan tidak mengubah hasil akhir perlombaan. Hal inilah yang kemudian memicu desakan evaluasi dan permintaan maaf dari pimpinan MPR RI.
