Pemerintah Naikkan Harga BBM Non Subsidi Per 18 April 2026

Pemerintah Naikkan Harga BBM Non Subsidi Per 18 April 2026
Foto: Ilustrasi Pemerintah Naikkan Harga BBM Non Subsidi Per 18 April 2026.

Sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Indonesia mengalami kenaikan tajam pada Sabtu, 18 April 2026, yang memicu reaksi mendadak dari masyarakat. Penyesuaian harga ini dilakukan pemerintah tanpa adanya sosialisasi awal kepada publik sebagaimana dilaporkan oleh Nasional.

Berdasarkan data harga terbaru, Pertamax Turbo kini dipatok Rp 19.400 per liter, naik signifikan sebesar Rp 6.300 dari harga sebelumnya senilai Rp 13.100 per liter. Kenaikan drastis juga terlihat pada Dexlite yang melonjak Rp 9.400 menjadi Rp 23.600 per liter.

Produk Pertamina Dex turut mengalami lonjakan harga sebesar Rp 9.400, sehingga banderol saat ini mencapai Rp 23.900 per liter dari semula Rp 14.500. Di sisi lain, harga Pertamax tetap stabil di angka Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 pada harga Rp 12.900 per liter.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Mufti Anam menyatakan bahwa kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat karena dilakukan secara tiba-tiba. Ia menyayangkan minimnya persiapan komunikasi dari pihak pemerintah sebelum menaikkan harga tersebut secara signifikan.

ÔÇ£Kenaikan harga BBM dilakukan tanpa ancang-ancang dan nilainya cukup signifikan. Kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat,ÔÇØ kata Mufti, dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/4/2026).

Mufti menilai langkah ini sebagai sebuah kemunduran setelah sebelumnya pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas harga BBM subsidi di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan adanya ketidaksesuaian antara narasi yang diberikan pemerintah dengan realita kebijakan saat ini.

ÔÇ£Masyarakat sebelumnya ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Namun, tiba-tiba terjadi lonjakan harga tanpa kesiapan dan komunikasi,ÔÇØ ujar Mufti.

Politisi tersebut menambahkan bahwa penyesuaian harga pada sektor non subsidi ini sejalan dengan kekhawatiran lama mengenai skema harga lain yang mungkin diambil pemerintah. Menurutnya, publik telah diberikan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Rivqy Abdul Halim, menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk menjaga agar kenaikan harga ini tidak berdampak pada harga kebutuhan pokok. Ia berharap stabilitas pangan tetap menjadi prioritas utama guna melindungi daya beli masyarakat luas.

ÔÇ£Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,ÔÇØ kata Rivqy, dalam siaran pers, Minggu (19/4/2026).

Rivqy menyadari bahwa kondisi geopolitik dan tekanan sektor energi membuat keputusan ini sulit dihindari meskipun terasa mendadak bagi warga. Ia mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan kondisi riil stok serta beban subsidi energi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat bahwa lonjakan harga ini berpotensi mempercepat transisi energi. Ia melihat adanya peluang bagi konsumen kelas atas untuk beralih ke teknologi yang lebih efisien.

ÔÇ£Untuk kelompok menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi Pertamax Turbo ya, atau Pertamina Dex, ya, ada kecenderungan memang beralih ke mobil listrik atau EV,ÔÇØ kata Bhima, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Namun, Bhima memberikan catatan bahwa masyarakat kelas menengah masih akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum beralih ke kendaraan listrik. Hal ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok global di Selat Hormuz yang juga berdampak pada naiknya biaya produksi komponen kendaraan listrik.

ÔÇ£Tapi, untuk yang kelompok menengah, masih menimbang-nimbang. Karena apa? Karena efek dari gangguan produksi dan juga rantai pasok di Selat Hormuz itu berpengaruh juga terhadap komponen dan juga biaya produksi bagi EV, sehingga EV-nya juga mengalami penyesuaian yang naik,ÔÇØ kata Bhima.

Selain masalah biaya produksi, berkurangnya insentif pemerintah pada tahun 2026 juga menjadi faktor penentu perilaku konsumsi masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diprediksi akan memiliki respons yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ekonomi ini.

ÔÇ£Kemudian, juga mempertimbangkan insentif-insentif EV dan yang banyak berkurang di 2026 ini. Jadi, memang setiap kelompok masyarakat itu akan memiliki perilaku konsumsi terhadap EV yang berbeda-beda,ÔÇØ sambung Bhima.

Artikel terkait

Rekomendasi