Sistem pakai ulang atau reuse menjadi strategi krusial untuk menekan polusi plastik di tingkat global. Namun, implementasi praktik ini belum berjalan optimal karena terbentur berbagai kendala teknis dan regulasi.
Penelitian dari Global Plastics Policy Center di Universitas Portsmouth, Inggris, mengungkapkan bahwa ketidakteraturan kebijakan menjadi penghambat utama. Selain itu, minimnya bantuan dana dan infrastruktur yang belum siap membuat sistem ini sulit mencapai target.
Studi ini merupakan analisis perbandingan perdana mengenai regulasi pakai ulang yang mencakup kawasan Eropa, Amerika Selatan, hingga Asia Tenggara. Laporan tersebut disusun berdasarkan analisis kebijakan bertahun-tahun serta wawancara mendalam dengan para pakar, sebagaimana dikutip dari Lestari.
Meskipun terdapat banyak inisiatif yang menjanjikan di tiga wilayah tersebut, dukungan aturan dan pendanaan pemerintah dinilai masih sangat terbatas. Dunia saat ini memerlukan target yang lebih presisi dan koordinasi antarlembaga yang lebih solid.
Kebutuhan akan dukungan modal nyata juga mendesak di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap limbah plastik sekali pakai. Sistem pakai ulang sebenarnya diakui sebagai cara paling efektif, tetapi payung hukum di banyak negara belum matang.
"Di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, kita melihat semangat nyata untuk menerapkan sistem pakai ulang. Namun, sistem ini masih berjalan di celah-celah aturan yang sebenarnya dibuat untuk ekonomi lama yakni penggunaan plastik sekali pakai," kata Dr. Antaya March, Direktur Global Plastics Policy Center.
Menurut Antaya, tanpa adanya kerangka kebijakan yang terkoordinasi, program reuse akan sulit berkembang melampaui fase uji coba. Laporan riset ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk mendukung ketahanan ekonomi sekaligus target lingkungan.
Peran Pemerintah dalam Ekonomi Sirkular
Pemerintah memegang peran sentral dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan sistem ekonomi baru ini. Kebijakan yang tepat diyakini mampu memberikan manfaat signifikan bagi sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
"Sistem pakai ulang bukan lagi ide sampingan, ini adalah bagian penting dalam mengatasi polusi plastik. Riset kami menunjukkan bahwa pemerintah punya peran besar untuk menciptakan kondisi agar sistem ini berhasil," ungkap Dr. Tegan Evans, peneliti dari Revolution Plastics Institute.
Dr. March menambahkan bahwa kematangan rancangan kebijakan sangat diperlukan untuk memperbesar skala adopsi sistem ini. Hal tersebut mencakup definisi sistem yang jelas serta penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi.
Riset komprehensif ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai organisasi lintas negara. Beberapa di antaranya adalah PlastikDiet Indonesia, New European Reuse Alliance, Circulearth, Enviu, Fundaci├│n Chile, hingga University of St Andrews guna memastikan akurasi data sesuai kondisi di lapangan.
