Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat (8/5/2026) untuk membahas tata kelola pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul tiba menggunakan mobil listrik putih bertuliskan Sekolah Rakyat sebagai kendaraan operasional kementeriannya.
Kedatangan delegasi Kementerian Sosial ini bertujuan untuk melakukan koordinasi pencegahan praktik korupsi, khususnya pada proyek strategis nasional. Dilansir dari Nasional, penggunaan kendaraan listrik tersebut menjadi simbol efisiensi energi yang sedang diterapkan di lingkungan internal Kemensos selama satu bulan terakhir.
"Iya ini memang mobil saya dengan Pak Wamen, ini adalah mobil operasional Kemensos," kata Gus Ipul kepada wartawan.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa pemilihan moda transportasi ramah lingkungan ini dimaksudkan untuk memberikan contoh konkret penghematan energi bagi jajaran pegawai. Penegasan mengenai pentingnya transisi energi ini diharapkan dapat meluas di masa mendatang.
"Mudah-mudahan nanti tentu bisa dipraktikkan lebih jauh," ujarnya.
Terkait agenda utama di lembaga antirasuah, Gus Ipul menegaskan kehadirannya bertujuan untuk memperoleh arahan teknis. Hal ini berkaitan dengan transparansi distribusi logistik dan perlengkapan untuk program Sekolah Rakyat yang sedang berjalan.
"Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," tuturnya.
Pihak kementerian mengklaim tidak melakukan persiapan khusus dalam pertemuan tersebut melainkan fokus pada keterbukaan informasi. Kemensos berupaya memastikan seluruh proses pengadaan tahun anggaran 2026 berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," kata dia.
Selain berkonsultasi dengan KPK, Kemensos juga membuka diri terhadap audit dari lembaga negara lain seperti BPK dan BPKP. Pengawalan dari pihak eksternal maupun non-pemerintah dianggap krusial untuk menjaga integritas pelaksanaan program kerja kementerian.
"Nah nanti kita coba nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti," imbuhnya.
