Sosok Grace Natalie Louisa kembali menjadi pusat perhatian publik setelah memberikan tanggapan terhadap potongan video ceramah mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Komisaris Independen MIND ID tersebut resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh puluhan organisasi masyarakat Islam.
Persoalan ini bermula dari unggahan di akun Instagram pribadinya pada April 2026 yang mengkritik pernyataan Jusuf Kalla saat memberikan ceramah di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026. Seperti dilansir dari Suara, Grace menyoroti konsep syahid yang dinilainya telah didistorsi.
"Menurut Pak Jusuf Kalla, baik di Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini adalah pernyataan yang sangat fatal apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior," kata Grace dalam videonya.
Mantan Ketua Umum PSI ini berpendapat bahwa menyamakan ajaran kasih dengan narasi kekerasan merupakan kesalahan besar. Ia menilai hal tersebut berisiko memicu polarisasi di tengah masyarakat dan mendesak Jusuf Kalla untuk memberikan klarifikasi serta meminta maaf.
Akan tetapi, tindakan Grace tersebut justru berujung pada laporan hukum. Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat yang terdiri dari 40 organisasi menilai langkah Grace bersama Ade Armando dan Abu Janda sebagai bentuk penghasutan melalui media elektronik.
Laporan terhadap mereka telah teregistrasi di kepolisian dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Kini, Grace Natalie berada di tengah dinamika hukum dan politik meskipun dirinya sedang mengemban tanggung jawab besar di badan usaha milik negara.
Sebelum masuk ke ranah pemerintahan dan politik, Grace Natalie memiliki rekam jejak panjang di dunia media. Perempuan kelahiran Jakarta, 4 Juli 1982 ini merintis kariernya sebagai jurnalis televisi di berbagai stasiun ternama seperti SCTV, ANTV, hingga tvOne.
Kapasitasnya di bidang riset dan komunikasi sempat membawanya menjabat sebagai CEO Saiful Mujani Research and Consulting pada tahun 2012. Setelah itu, ia terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Solidaritas Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Umum pertama pada periode 2014-2021.
Puncak karier profesionalnya di sektor publik tercapai saat ia ditetapkan sebagai Komisaris MIND ID melalui RUPST Tahun Buku 2023 pada Juni 2024. Alumnus Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie ini sekarang bertugas mengawasi holding industri pertambangan yang mengelola kekayaan strategis nasional.
