Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya penguatan diplomasi hijau bagi generasi muda dalam pembangunan nasional berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 saat menerima perwakilan Green Diplomacy Network di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (20/5), dilansir dari Media Indonesia.
Pertemuan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas anak muda di sektor lingkungan global, pembinaan pendidikan diplomasi hijau, serta dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah seperti hilirisasi industri, swasembada pangan, dan pengembangan energi terbarukan.
Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network (GDN) M. Zulhamdi Suhafid menjelaskan bahwa organisasinya sedang gencar menyusun program pembinaan agar generasi muda mampu bersaing di kancah internasional melalui penguasaan praktik diplomasi lingkungan tersebut.
"Kami dari Green Diplomacy Network membuka program tentang bagaimana generasi muda hadir untuk belajar tentang diplomasi hijau," ujar Zulhamdi.
Menurut Zulhamdi, Wakil Presiden memberikan respons positif terhadap gerakan pemuda yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong target jangka panjang nasional.
"Beliau (Wapres) menyampaikan bahwa akan mensupport (mendukung) anak-anak muda yang ingin menunjukkan kemampuannya agar kita mampu mempersiapkan dari sekarang Indonesia Emas tahun 2045," tutur Zulhamdi.
Keterlibatan aktif generasi muda dalam menyokong program strategis kabinet juga menjadi poin krusial yang digarisbawahi dalam diskusi bersama orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Bapak Wakil Presiden tadi menyampaikan bahwa kita semua, sebagai anak muda juga harus mendorong program dari pemerintah, di mana terfokusnya di bidang hilirisasi, terutama di bidang swasembada pangan dan juga energi terbarukan," kata Sekretaris Direktur GDN Fathur Rahman.
Melalui pertemuan resmi ini, pihak GDN berharap hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintahan dapat berjalan lebih erat demi menyukseskan program pemberdayaan pemuda secara menyeluruh.
"Kiranya kami melakukan semua sinergitas lebih komprehensif bagi dengan pemerintah," pungkas Fathur.
