Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri As Sidiqi, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember, pada Jumat (15/5/2026). Hukuman ini diberikan setelah videonya yang sedang merokok dan bermain gim saat rapat pembahasan stunting viral di media sosial.
Keputusan tersebut diambil setelah majelis yang terdiri dari lima orang melakukan pemeriksaan terhadap bukti dan saksi. Dilansir dari Investor Daily, tindakan Syahri dinyatakan telah mencederai aturan internal partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 telah memeriksa pengadu, teradu, serta saksi dan bukti-bukti, memutus permasalahan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra," kata Fikrah di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Fikrah Auliaurrahman selaku Ketua Sidang menegaskan bahwa sanksi ini merupakan peringatan final. Jika di masa mendatang Syahri kembali melakukan pelanggaran, partai tidak segan untuk langsung melakukan pemberhentian sebagai anggota dewan.
Pihak majelis merinci bahwa terdapat tujuh pasal dalam AD/ART yang dilanggar oleh Syahri. Pelanggaran tersebut mencakup kewajiban menjunjung tinggi kehormatan partai, menjaga disiplin, serta bertindak sopan dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari sebagai kader.
Ahmad Syahri As Sidiqi yang hadir dalam persidangan tersebut menyatakan penyesalannya. Ia mengakui bahwa perilaku tersebut dilakukan secara khilaf di tengah agenda formal yang sedang membahas permasalahan serius terkait stunting di Kabupaten Jember.
"Saya cukup menyesal sekali, menyesal sekali berbuat seperti itu dan tidak akan mengulangi," kata Syahri seusai mengikuti sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Kader Gerindra ini mengklaim bahwa tindakan merokok dan bermain ponsel tersebut baru pertama kali ia lakukan selama menjabat. Meski demikian, tekanan publik meningkat setelah rekaman video dirinya di ruang rapat Komisi D tersebar luas.
Di tingkat daerah, DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga legislatif. Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Halim, mengonfirmasi bahwa Badan Kehormatan DPRD Jember juga tengah melakukan proses serupa.
Pihak internal partai saat ini menunggu keputusan resmi dari sidang etik DPRD Kabupaten Jember untuk menentukan langkah selanjutnya. Ahmad Halim menekankan bahwa instruksi dari pusat sudah sangat jelas mengenai ancaman pemecatan jika terjadi pelanggaran berulang di masa depan.
