Kondisi pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi tantangan serius sejak akhir Februari 2026 hingga saat ini. Indeks harga saham gabungan terus menunjukkan pola fluktuasi yang cenderung menurun secara konsisten, meskipun sesekali sempat mengalami fase penguatan singkat.
Ketidakstabilan di bursa saham ini berakar dari sorotan tajam pelaku pasar finansial global terhadap otoritas keuangan domestik. Isu tata kelola pasar modal Indonesia menjadi perhatian utama yang memicu gejolak kepercayaan di mata investor internasional.
Sejalan dengan guncangan di pasar modal, mata uang Rupiah juga mengalami tekanan yang cukup berat terhadap Dollar Amerika Serikat. Terhitung sejak awal tahun 2026 hingga pekan terakhir Mei 2026, nilai tukar Rupiah sudah merosot sekitar enam persen.
Penyebab utama depresiasi ini dinilai berkaitan dengan keraguan pasar terhadap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah saat ini. Bank Indonesia sendiri sebenarnya telah berupaya melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan cadangan devisa hingga US$10 miliar selama periode Desember 2025 sampai April 2026.
Potensi Penurunan Rating Utang dan Dampak Fiskal
Kondisi pasar keuangan di tanah air diprediksi belum akan stabil dalam waktu dekat karena adanya agenda dari lembaga pemeringkat internasional. S&P Global dijadwalkan bakal merilis tinjauan terkait prospek dan peringkat utang pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2026 mendatang.
Sebelumnya, S&P Global sempat melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor sumber daya alam. Institusi tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah pemerintah tersebut menciptakan ketidakpastian yang bisa memengaruhi penilaian mereka terhadap Indonesia.
Ketidakpastian juga menyelimuti penilaian dari dua lembaga pemeringkat besar lainnya, yakni Fitch Ratings dan Moody's Ratings. Belum ada jaminan apakah keduanya akan mempertahankan predikat utang Indonesia atau justru memberikan penilaian negatif dalam beberapa bulan ke depan.
Jika lembaga-lembaga pemeringkat dunia ini menurunkan status kredit Indonesia, maka dampaknya akan langsung terasa pada sektor perbankan global. Akses terhadap kredit internasional bagi Indonesia otomatis akan menjadi lebih sulit dan terbatas.
Masalah di sektor fiskal dan moneter ini tentu saja akan mengancam rencana besar pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional. Pemerintah telah menjadwalkan akuisisi berbagai peralatan tempur baru yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
Selama ini, pembiayaan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sangat bergantung pada Pinjaman Luar Negeri (PLN). Namun, dalam setahun terakhir, pemerintah juga mulai menggunakan dana Rupiah Murni (RM) untuk mengimpor senjata dari mancanegara.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan panduan strategis berupa Blue Book 2025-2029 dan Green Book 2026. Selain itu, Daftar Kegiatan Khusus 2026 untuk Kementerian Pertahanan juga telah disiapkan oleh otoritas terkait.
Menteri Keuangan diharapkan segera menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan sebelum tahun 2026 berakhir agar rencana ini bisa berjalan. Namun, kondisi ekonomi terkini memberikan dua catatan kritis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan belanja pertahanan pada semester kedua tahun ini.
Poin penting mengenai risiko belanja pertahanan dalam kondisi ekonomi saat ini:
- Potensi penurunan rating utang pemerintah oleh lembaga internasional yang dapat meningkatkan beban bunga pinjaman secara signifikan bagi negara.
- Risiko kenaikan biaya pengadaan akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang utama dunia seperti Dollar AS dan Euro.
- Adanya kekhawatiran terkait disiplin fiskal akibat belanja besar-besaran yang dilakukan di tengah tekanan pendapatan negara yang sedang menurun.
- Perubahan skema pembiayaan yang semula menggunakan pinjaman luar negeri beralih menggunakan Rupiah Murni dari anggaran negara untuk pengadaan tertentu.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi nasional memegang peranan kunci dalam kelancaran modernisasi kekuatan militer Indonesia. Setiap perubahan pada peringkat kredit akan berdampak langsung pada kemampuan anggaran dalam memenuhi target pengadaan hingga tahun 2029.
Analisis Risiko Kredit dan Biaya Pinjaman
Kemungkinan turunnya peringkat kredit Indonesia pada paruh kedua tahun 2026 bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam beberapa pekan terakhir terus dipantau secara ketat oleh institusi pemeringkat global.
Saat ini, Indonesia masih memegang peringkat BBB dari S&P Global serta Fitch Ratings, sementara Moody's Ratings memberikan peringkat Baa2. Namun, jika peringkat ini turun, rencana ambisius belanja pertahanan tahun ini dipastikan bakal sangat terganggu.
Penurunan peringkat ini bisa bervariasi tingkat keparahannya, misalnya dari BBB menjadi BBB- atau bahkan jatuh ke kategori non-investment grade seperti BB+. Sebagai perbandingan, negara Turki yang menjadi mitra pengadaan senjata RI saat ini berada di wilayah peringkat non-investment grade tersebut.
Konsekuensi dari penurunan rating ini adalah membengkaknya biaya utang yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Kreditur kemungkinan besar akan menerapkan premi risiko (risk premium) yang membuat total biaya pinjaman untuk alutsista menjadi jauh lebih mahal.
Pemerintah sendiri memiliki rencana besar untuk membelanjakan Pinjaman Luar Negeri sebesar US$34,8 miliar hingga tahun 2029 untuk alat perang. Pertanyaannya, apakah ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang beban sebesar itu di tengah ancaman defisit APBN terhadap PDB?
Dampak Kurs dan Kebijakan Impor Senjata
Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah nilai tukar Rupiah karena belanja pertahanan umumnya menggunakan mata uang Dollar AS dan Euro. Sejak 2025, Kementerian Pertahanan memulai tradisi menggunakan Rupiah Murni untuk membeli sistem senjata utama dari Rusia.
Langkah ini diambil karena tidak ada lembaga keuangan internasional yang bersedia memberikan pinjaman untuk pembelian peralatan tempur dari Rusia. Dana tersebut diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp150,5 triliun.
Rincian alokasi dan risiko anggaran untuk belanja pertahanan:
| Sumber Dana | Penggunaan Utama | Risiko Utama |
|---|---|---|
| Pinjaman Luar Negeri (PLN) | Alutsista dari Blok Barat | Risk Premium & Rating Kredit |
| Rupiah Murni (BA BUN) | Senjata dari Rusia/Belarus | Depresiasi Rupiah & Efisiensi |
| Rupiah Murni (BA Kemhan) | Operasional & Pemeliharaan | Beban APBN & Defisit PDB |
Tabel di atas menggambarkan bagaimana struktur pembiayaan pertahanan Indonesia saat ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi makro. Ketergantungan pada mata uang asing menjadikan setiap pengadaan alutsista memiliki risiko pembengkakan biaya yang tidak sedikit.
Penggunaan dana Rupiah Murni dari BA BUN untuk membeli jet tempur sebenarnya memicu perdebatan di kalangan pengamat. Biasanya, impor sistem pertahanan skala besar merupakan domain dari Pinjaman Luar Negeri, bukan menggunakan dana anggaran murni secara langsung.
Dengan kondisi Rupiah yang terus terdepresiasi, kelanjutan rencana pembelian pesawat jet dan rudal dari Rusia kini menjadi tanda tanya besar. Secara objektif, Indonesia sebenarnya tidak akan merugi jika membatalkan rencana belanja ke Rusia atau Belarus.
Hal ini dikarenakan alutsista konvensional dari kedua negara tersebut juga diproduksi oleh negara-negara lain yang lebih stabil secara politik dan ekonomi. Selain itu, biaya perawatan sistem senjata asal Eropa atau Amerika Serikat dinilai jauh lebih ekonomis dibandingkan produk Rusia.
Keputusan menggunakan dana Rupiah Murni untuk akuisisi alutsista nampaknya lebih didorong oleh pertimbangan subjektif ketimbang rasionalitas fiskal. Sangat disayangkan jika pemerintah harus menunggu adanya guncangan pasar yang lebih hebat hanya untuk mengevaluasi kebijakan impor senjata ini.
