Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, memberikan reaksi keras atas peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi. Dilansir dari Suara, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menuntut Direktur Utama PT KAI untuk segera melepaskan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kecelakaan maut tersebut dinilai sebagai cerminan kegagalan sistemik dalam pengelolaan keselamatan transportasi publik. Firnando menyoroti ketidakmampuan sistem sensor pada KRL dalam mendeteksi keberadaan rangkaian kereta lain yang sedang berhenti di lintasan yang sama.
Menurut Firnando, insiden berdarah di Bekasi ini bukan sekadar persoalan teknis di level operasional lapangan. Ia memandang ada masalah mendalam pada manajemen keselamatan yang seharusnya mampu mencegah tabrakan antar-kereta di satu jalur.
"Insiden ini merupakan indikasi kuat adanya kegagalan sistemik dalam manajemen operasional yang seharusnya mampu mencegah tabrakan antar kereta di jalur yang sama," kata Firnando pada, Selasa (28/4/2026).
Politisi yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah I ini menekankan bahwa aspek keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas. Baginya, integrasi penuh antara pengaturan sinyal dan pengendalian lalu lintas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Firnando yang memiliki latar belakang profesional di berbagai perusahaan multinasional ini menyatakan bahwa kesalahan fatal seperti ini harus ditanggung oleh jajaran pimpinan tertinggi. Ia menilai pengawasan terhadap standar operasional di tubuh BUMN tersebut perlu dipertanyakan.
"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak dirut KAI untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Selain tuntutan mundur, Firnando juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi secara transparan. Audit menyeluruh terhadap teknologi komunikasi stasiun dan sistem deteksi otomatis dianggap sangat mendesak untuk segera dilakukan.
"Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan kereta, kebutuhan akan sistem yang lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan," tuturnya memberi penekanan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap nyawa penumpang harus menjadi prioritas nomor satu bagi penyedia jasa transportasi. Segala bentuk kompromi dalam standar keamanan tidak dapat diterima dalam kondisi apapun.
"Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,ÔÇØ pungkasnya.
Ketajaman Firnando dalam menganalisis tata kelola korporasi didukung oleh pengalaman panjangnya di sektor perbankan dan energi internasional. Sebelum menjabat sebagai anggota DPR periode 2024ÔÇô2029, ia pernah menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan besar.
Firnando tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di PT CFLD Indonesia selama periode 2016 hingga 2024. Selain itu, ia juga sempat mengisi posisi manajerial di institusi perbankan internasional seperti DBS Bank, serta perusahaan energi seperti PT Sorikmas Mining dan Indika Energy.
Pendidikan tinggi yang ditempuhnya di Amerika Serikat turut membentuk pola pikir kritisnya. Setelah menamatkan sekolah di SMP Al Azhar Pejaten, ia menempuh studi di Wesly College, Valley Forge, hingga meraih gelar sarjana Bisnis Internasional dari Berkley College pada tahun 2006.
