Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus guna mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (20/4). Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya temuan ketidaktepatan sasaran dan potensi pemborosan anggaran di lapangan.
Pembentukan tim optimalisasi ini dilakukan setelah adanya inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan laporan yang dilansir dari Kompas, tim tersebut akan menyaring kembali para penerima manfaat agar bantuan lebih efisien.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa tim investigasi berada langsung di bawah koordinasinya. Tim ini melibatkan kedeputian promosi, kerja sama, hingga fungsi pemantauan dan pengawasan guna memastikan transparansi penyaluran bantuan.
"Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas)," ujar Nanik.
Strategi penyaringan akan menyasar sekolah swasta berbiaya tinggi yang tidak lagi menjadi prioritas penerima. Untuk sekolah negeri di kawasan elit, BGN berencana menerapkan sistem kuesioner bagi para orang tua siswa guna menentukan kesediaan menerima paket makanan.
"Nantinya akan ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak," jelas Nanik.
Keputusan melakukan evaluasi mendalam dipicu oleh temuan lapangan yang menunjukkan banyak paket makanan tidak dikonsumsi siswa. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran terkait timbulan limbah makanan yang seharusnya bisa dihindari melalui pemetaan kebutuhan yang lebih akurat.
"Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya 'bosan lauknya telur terus', kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin," ucap Nanik.
Masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan kepala daerah, turut menjadi dasar pertimbangan BGN. Fokus utama diarahkan pada profil ekonomi siswa, terutama mereka yang sudah terbiasa membawa uang saku atau bekal dari rumah.
"Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin," tuturnya.
Proses penyaringan awal akan difokuskan di wilayah DKI Jakarta sebelum nantinya diimplementasikan ke berbagai daerah lain di Indonesia.
