Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sejauh ini menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun lalu saat melepas 438 jamaah Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026).
Penyelenggaraan tahun ini sekaligus menjadi momentum perdana bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai kementerian baru. Dilansir dari Detikcom, kinerja kementerian tersebut mendapat apresiasi karena dianggap mampu mengoordinasikan proses pemberangkatan dari asrama hingga ke tanah suci dengan lancar.
"Kemudian juga kita melihat tadi proses dari pemberangkatan asrama sampai ke sini, sampai juga nanti sebentar lagi akan boarding. Ini sekarang dari semua proses pertama pemberangkatan haji ini, baik sudah sampai di Madinah dan sekarang sudah di Makkah, so far penyelenggaraan haji yang paling pertama untuk Kementerian Haji ini sudah berjalan dengan baik," kata Cucun.
Cucun menjelaskan bahwa masalah dokumen Nusuk yang menjadi syarat utama masuk ke wilayah tertentu di Arab Saudi kini telah diantisipasi dengan lebih ketat oleh pihak kementerian.
"Sekarang ini kalau Nusuk belum dipegang aja, Kementerian Haji belum berani memberangkatkan. Jadi di sana sudah tidak ada lagi terkendala," katanya.
Politisi tersebut juga menyoroti aspek akomodasi, khususnya mengenai kapasitas kamar hotel yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI bersama pemerintah.
"Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti," tegas Cucun.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada toleransi untuk kamar yang luas, aspek kelayakan tetap menjadi prioritas utama agar jamaah tidak merasa terganggu selama beribadah.
"Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus," lanjutnya.
Terkait konsumsi, Tim Pengawas (Timwas) DPR RI mulai menginventarisasi laporan mengenai kejenuhan menu makanan yang dirasakan oleh para jamaah selama berada di Arab Saudi.
"Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif," katanya.
Pengetatan juga dilakukan terhadap jamaah nonprosedural melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan kepatuhan terhadap visa haji.
"Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening," tegas Cucun.
