Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang terus digelorakan, muncul sebuah pertanyaan fundamental yang semakin krusial untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan tersebut adalah mengenai siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.
Keresahan ini muncul karena adanya kontradiksi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara angka statistik yang menggembirakan dengan realitas di lapangan.
Secara makro, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong stabil di angka 5 persen, bahkan menyentuh 5,61 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Namun, angka tersebut berbanding terbalik dengan tekanan ekonomi yang semakin menghimpit daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Realitas ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Meskipun ekonomi dilaporkan bertumbuh, sebagian besar warga merasa kesulitan dalam mengakses hunian layak, biaya sekolah, hingga layanan kesehatan.
Ketimpangan antara data statistik makro dan pengalaman ekonomi mikro masyarakat menjadi semakin lebar dan nyata. Dalam kondisi seperti inilah, gagasan mengenai Ekonomi Pancasila menjadi sangat relevan untuk kembali dibahas secara mendalam.
Diskusi ini bukan sekadar upaya nostalgia ideologis masa lalu, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Kita memerlukan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi sepenuhnya pada kemakmuran bersama.
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni seharusnya menjadi titik balik untuk membumikan kembali konsep ekonomi tersebut. Ekonomi Pancasila sebenarnya bukan hal baru karena telah lama ditetapkan sebagai landasan pembangunan nasional.
Sayangnya, dalam implementasinya, arah kebijakan ekonomi nasional sering kali lebih condong pada praktik liberalisasi pasar yang bebas. Pendekatan ini biasanya hanya fokus mengejar efisiensi dan pertumbuhan angka sebagai target utama pembangunan.
Dampaknya, aspek keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil sering kali terpinggirkan dari prioritas utama. Pertumbuhan yang terjadi tidak diimbangi dengan penguatan struktur sosial maupun ekonomi masyarakat di lapisan bawah.
Hal ini terlihat dari angka ketimpangan yang tetap tinggi serta sektor ekonomi informal yang terus berkembang tanpa kepastian. Kelompok kelas menengah pun kini menjadi sangat rentan jatuh ke dalam lubang kemiskinan akibat guncangan ekonomi.
Membumikan kembali Ekonomi Pancasila berarti mengembalikan arah pembangunan sesuai mandat konstitusi, yakni mencapai kemakmuran bersama. Gagasan ini memiliki akar yang sangat kuat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi kita dengan tegas mengamanatkan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama dengan semangat kekeluargaan. Selain itu, negara wajib menguasai cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak demi kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan ini, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang kompetisi bebas demi keuntungan pribadi semata. Ekonomi harus diposisikan sebagai alat atau instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Negara memiliki peran vital dan tidak boleh melepaskan mekanisme ekonomi sepenuhnya kepada pasar bebas yang liar. Sebab, pasar tidak selalu mampu bekerja secara adil dalam mendistribusikan kekayaan kepada seluruh lapisan warga negara.
Para pendiri bangsa kita menyadari bahwa Indonesia tidak bisa begitu saja mengadopsi sistem kapitalisme Barat maupun sosialisme yang ekstrem. Indonesia membutuhkan sebuah jalan tengah yang selaras dengan nilai-nilai dan karakter sosial masyarakatnya sendiri.
Maka dari itu, lahirlah sebuah konsep ekonomi yang tetap menghargai peran pasar, namun menempatkan negara sebagai pengawas. Negara bertugas menjadi penjaga keadilan sosial agar pertumbuhan tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
Selain aspek struktural, Ekonomi Pancasila juga membawa dimensi moral yang sangat kental dalam setiap aktivitasnya. Fokus kegiatan ekonomi tidak boleh hanya terpaku pada akumulasi modal atau penumpukan kekayaan secara sepihak saja.
Setiap langkah ekonomi harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas antarsesama, serta prinsip keberlanjutan bagi masa depan. Keuntungan materi tidak boleh dicapai dengan cara merusak martabat manusia ataupun menghancurkan kelestarian lingkungan hidup.
Namun, sangat disayangkan bahwa orientasi moral tersebut perlahan mulai terkikis dalam perjalanan pembangunan ekonomi kita. Kebijakan saat ini lebih sering diukur berdasarkan keberhasilan investasi, angka konsumsi, dan pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB).
Pertumbuhan ekonomi seolah menjadi mantra keramat yang dikejar habis-habisan, sementara urusan pemerataan sering kali dinomorduakan. Padahal, sejarah membuktikan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan melahirkan benih-benih kerentanan sosial yang berbahaya.
Apabila jurang ketimpangan terus melebar, maka stabilitas ekonomi dalam jangka panjang akan menghadapi ancaman yang sangat serius. Salah satu sinyal paling nyata dari kerapuhan ini adalah kondisi sulit yang dialami oleh kelas menengah kita.
Selama bertahun-tahun, kelas menengah dianggap sebagai penggerak utama ekonomi nasional karena kontribusinya pada konsumsi domestik. Data menunjukkan bahwa kelompok ini, beserta calon kelas menengah, mencakup sekitar 66,35 persen dari total populasi Indonesia.
Kelompok ini juga menyumbang lebih dari 81 persen dari total konsumsi masyarakat di tingkat nasional. Sementara itu, konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang sekitar 54 hingga 55 persen terhadap total Produk Domestik Bruto negara kita.
Di balik angka-angka besar tersebut, tersimpan sebuah gejala mengkhawatirkan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Berdasarkan data terbaru, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Jumlah mereka merosot dari 47,9 juta jiwa pada tahun 2024 menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada tahun 2025. Penurunan angka ini bukan sekadar permainan statistik, melainkan potret menurunnya daya tahan ekonomi keluarga di Indonesia.
Banyak keluarga yang dulunya merasa aman secara finansial kini mulai merasa cemas menghadapi ketidakpastian ekonomi. Mereka mulai kesulitan menghadapi lonjakan biaya pangan, cicilan rumah, hingga biaya pendidikan anak yang terus merangkak naik.
Masyarakat kelas menengah sering kali terjebak dalam posisi yang sulit dan kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Mereka dianggap tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, namun tidak cukup kaya untuk bertahan dari tekanan biaya hidup.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya inklusif dan berkualitas. Jika kelompok yang paling produktif ini terus tertekan, maka fondasi ekonomi nasional secara jangka panjang akan menjadi sangat rapuh.
Di sinilah peran Ekonomi Pancasila menjadi semakin mendesak untuk diimplementasikan secara nyata. Sistem ekonomi yang sehat harus mampu memperkuat daya tahan sosial masyarakat sekaligus menghasilkan pertumbuhan yang stabil.
Struktur ekonomi Indonesia selama ini memang sangat bertumpu pada kekuatan konsumsi domestik masyarakatnya sendiri. Hal ini sering dipandang sebagai keunggulan karena kita tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak ekspor maupun krisis global.
Namun, bergantung secara berlebihan pada sektor konsumsi juga menyimpan risiko yang sangat besar bagi stabilitas nasional. Jika daya beli masyarakat melemah secara masif, maka mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan akan melambat secara otomatis.
Masalah kian pelik karena pertumbuhan konsumsi beberapa tahun terakhir tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan riil yang memadai. Sebagian masyarakat terpaksa mempertahankan konsumsi melalui skema kredit, pinjaman digital, maupun pola utang lainnya.
Fenomena "besar pasak daripada tiang" kini semakin lazim terlihat, terutama pada kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan. Banyak keluarga yang memaksakan gaya hidup kelas menengah namun sebenarnya memiliki ketahanan finansial yang sangat lemah.
Di sisi lain, sektor-sektor yang seharusnya menjadi tumpuan produktivitas justru belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Industri manufaktur, sektor pertanian modern, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan besar.
Pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang inklusif karena lapangan kerja formal yang berkualitas tidak tumbuh secepat kebutuhan pasar. Akibatnya, nilai tambah dari kegiatan ekonomi cenderung hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok tertentu saja.
Ekonomi Pancasila seharusnya mampu mendorong perubahan besar dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produktivitas. Negara wajib memperkuat sektor riil agar rakyat memiliki peluang lebih besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Beberapa poin penting terkait revitalisasi ekonomi rakyat dalam kerangka Pancasila :
- Penguatan Koperasi : Mengembalikan fungsi koperasi sebagai wadah utama ekonomi rakyat yang berasaskan gotong royong dan kepemilikan kolektif.
- Dukungan UMKM : Memberikan akses teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil agar mampu bersaing di era digital.
- Kebijakan Afirmatif : Negara harus hadir melalui regulasi yang melindungi pedagang kecil dari dominasi platform besar.
- Modernisasi Manajemen : Mengubah citra koperasi dan UMKM agar lebih profesional, inovatif, serta efisien mengikuti perkembangan zaman.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi rakyat secara konkret dan bukan sekadar menjadi pemanis janji politik. Negara harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan pembiayaan murah serta pelatihan digital yang berkelanjutan.
Salah satu ironi terbesar dalam pembangunan kita adalah masih lemahnya peran koperasi dan UMKM di kancah nasional. Padahal, kedua sektor ini merupakan bentuk nyata dari penerapan semangat gotong royong yang ada dalam Ekonomi Pancasila.
Hingga saat ini, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Banyak koperasi yang masih dikelola secara tradisional dan terjebak dalam birokrasi internal yang menghambat inovasi bisnis.
Kondisi serupa dialami oleh UMKM yang meski menyerap banyak tenaga kerja, namun masih minim akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Di era digital, tantangan bagi mereka semakin berat karena munculnya kekuatan ekonomi baru yang sangat dominan.
Platform digital sering kali hanya menempatkan pedagang kecil sebagai pelengkap dalam rantai ekonomi yang dikuasai perusahaan raksasa. Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi agar koperasi dan UMKM bisa menjadi kekuatan ekonomi modern yang kompetitif.
Ekonomi Pancasila pada dasarnya tidak anti terhadap pasar, namun menolak tegas adanya dominasi pasar yang tidak terkendali. Negara harus menjalankan fungsinya sebagai regulator sekaligus pelindung kepentingan publik agar keadilan dapat terwujud.
Dalam praktiknya, menentukan peran negara dalam ekonomi memang sering kali memunculkan dilema yang cukup rumit. Intervensi negara yang terlalu dalam bisa memicu inefisiensi, namun jika dibiarkan bebas, ketimpangan pasti akan meningkat tajam.
Indonesia membutuhkan sebuah titik keseimbangan baru dalam mengelola peran pemerintah dan mekanisme pasar. Pemerintah harus fokus membangun ekosistem yang sehat, menjamin persaingan yang adil, serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan.
Tabel Berikut merangkum fokus kebijakan untuk menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi :
| Sektor Prioritas | Langkah Kebijakan | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Kebutuhan Pokok | Stabilisasi harga pangan | Menjaga daya beli rumah tangga |
| Sosial Masyarakat | Penyediaan hunian terjangkau | Mengurangi beban pengeluaran kelas menengah |
| Sumber Daya Manusia | Pendidikan & transportasi publik murah | Meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup |
| Industri Nasional | Hilirisasi sumber daya alam | Menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja |
Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan negara harus lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada bantuan sosial semata. Kelompok produktif juga memerlukan dukungan infrastruktur sosial yang kuat agar mereka tetap bisa berkontribusi bagi negara.
Selain itu, Ekonomi Pancasila juga menuntut keberanian negara untuk memproteksi kepentingan nasional di tengah derasnya arus globalisasi. Indonesia jangan hanya dijadikan pasar bagi produk asing, tetapi harus mampu membangun kekuatan industri dalam negeri.
Program hilirisasi sumber daya alam harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri secara utuh. Proses ini tidak boleh hanya berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi saja.
Industrialisasi yang dijalankan harus mampu mendorong terjadinya transfer teknologi serta penciptaan lapangan kerja yang masif. Hal ini sangat penting untuk memperkuat struktur industri domestik agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
Aspek lain yang sangat krusial namun sering kali terabaikan dalam diskusi ekonomi adalah mengenai dimensi etika. Sistem ekonomi modern saat ini terlalu mendewakan keuntungan dan efisiensi, sehingga sering melupakan nilai-nilai moralitas dasar.
Banyak krisis ekonomi di dunia yang sebenarnya berakar pada hilangnya etika, seperti praktik korupsi, monopoli, hingga eksploitasi pekerja. Ekonomi Pancasila menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Dalam sistem ini, aktivitas bisnis tidak boleh hanya sekadar mengejar profitabilitas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep pembangunan yang berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ekonomi Pancasila.
