Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Regional Outlook Asia-Pacific memperingatkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap energi impor menjadi ancaman sistemik bagi fondasi ekonomi kawasan Asia pada tahun 2026. Lonjakan harga minyak dan gas global akibat konflik geopolitik dinilai menjadi sumber kerentanan utama bagi struktur ekonomi di wilayah tersebut.
Kawasan Asia tercatat memiliki intensitas penggunaan energi fosil yang sangat tinggi untuk mendukung aktivitas manufaktur dan transportasi. Dilansir dari Money, konsumsi minyak dan gas di kawasan ini mencapai 4 persen dari PDB, atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan intensitas energi di benua Eropa.
Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Krishna Srinivasan, memaparkan kondisi terkini dalam press briefing resmi lembaga tersebut pada Senin (20/4/2026). Ia menekankan adanya potensi dampak negatif yang cukup signifikan meski ekonomi Asia memulai tahun ini dengan pijakan yang kokoh.
"Asia memasuki tahun 2026 dengan pijakan yang kokoh. Namun, guncangan energi baru akan berdampak negatif pada kawasan ini," ujar Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.
Srinivasan menjelaskan lebih lanjut mengenai rantai dampak yang dipicu oleh tekanan harga energi terhadap stabilitas keuangan negara-negara Asia. Kondisi ini diprediksi akan mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika pasar global.
"Guncangan tersebut meningkatkan inflasi, melemahkan neraca eksternal, memperketat kondisi keuangan, dan mempersempit ruang kebijakan," tutur Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.
Ketimpangan produksi domestik memaksa banyak negara Asia menjadi importir energi neto dengan nilai mencapai 2,5 persen hingga 8 persen dari PDB, seperti yang terjadi di Singapura dan Thailand. Tekanan ini memicu proyeksi kenaikan inflasi kawasan dari 1,4 persen pada 2025 menjadi 2,6 persen pada 2026.
IMF juga memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Asia akan melambat dari angka 5 persen pada 2025 menjadi 4,4 persen pada 2026, dan kembali turun ke 4,2 persen pada 2027. Kenaikan harga energi yang drastis dikhawatirkan dapat menyebabkan kehilangan output kumulatif hingga hampir 2 persen pada tahun mendatang.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, IMF menyarankan agar bank sentral tetap fleksibel dalam menetapkan kebijakan moneter guna menyeimbangkan pengendalian inflasi dan penjagaan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diingatkan untuk menghindari pemberian subsidi energi secara luas yang bersifat regresif dan membebani anggaran negara.
"Subsidi bahan bakar yang luas, mahal, mendistorsi, seringkali regresif, dan sangat sulit untuk dihentikan," terang Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.
Srinivasan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa krisis energi saat ini harus dijadikan momentum bagi negara-negara Asia untuk mempercepat reformasi struktural. Investasi pada energi alternatif dan penguatan infrastruktur energi domestik menjadi langkah strategis untuk membangun model ekonomi yang lebih mandiri.
"Guncangan justru memperkuat argumen untuk reformasi struktural. Bukan melemahkannya," tutur Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.
