Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen utama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem mulai mendapatkan sorotan tajam pada Senin (27/4/2026). Program prioritas ini dinilai memiliki dampak ekonomi yang bersifat tidak langsung, terbatas, serta berisiko menimbulkan distorsi pada ekosistem usaha lokal.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu intervensi yang paling berpengaruh dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Penurunan tersebut merujuk pada data kemiskinan ekstrem yang tercatat sebesar 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis," ujarnya usai rapat evaluasi pengentasan kemiskinan di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Data pemerintah menunjukkan jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penyusutan dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang dalam periode tersebut. Namun, dilansir dari Ekonomi, sejumlah pakar menilai klaim dampak langsung program MBG terhadap indikator kemiskinan tidak sepenuhnya akurat secara metodologis.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda memberikan pandangan berbeda terkait pencatatan statistik kemiskinan yang berbasis pada pengeluaran rumah tangga. Menurut penjelasannya, program ini lebih merupakan belanja negara dibandingkan peningkatan daya beli langsung masyarakat.
"Makan bergizi gratis itu tidak masuk dalam pengeluaran rumah tangga karena yang membayar negara," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).
Huda juga menyoroti bahwa sasaran program bersifat umum bagi pelajar dan ibu hamil, sehingga tidak secara spesifik menyasar penduduk dalam kategori miskin ekstrem. Ia menegaskan bahwa kelompok tersebut lebih membutuhkan dukungan finansial langsung untuk kebutuhan dasar.
"Program ini diberikan ke anak sekolah, balita, ibu hamil, bukan spesifik ke orang miskin ekstrem," katanya.
Kapasitas ekonomi masyarakat miskin ekstrem dinilai tidak akan meningkat secara signifikan hanya melalui pemberian makanan tanpa adanya stimulus modal. Dukungan berupa uang tunai dianggap lebih relevan untuk kelompok rentan tersebut.
"Orang miskin ekstrem butuh cash transfer, bukan makanan," ujarnya.
Kesenjangan alokasi nilai ekonomi antara penerima manfaat dan pengelola program juga menjadi poin kritik dalam distribusi anggaran program ini. Huda membandingkan nilai bantuan harian yang diterima individu dengan potensi pendapatan pemilik dapur pengelola.
"Penerima bantuan hanya Rp10.000 per hari, pemilik dapur bisa Rp6 juta per bulan. Timpang," katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengenai potensi dampak negatif terhadap pelaku usaha mikro di lingkungan sekolah. Pengalihan konsumsi ke sistem distribusi terpusat dikhawatirkan mematikan pendapatan pedagang pasar tradisional.
"Pedagang di pasar pelanggannya turun karena semua ke MBG. Yang untung supplier besar," ujarnya.
Agus menilai desain program saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan ekosistem ekonomi lokal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian bagi pengelola kantin sekolah yang tidak terlibat dalam skema program.
"Yang kaya supplier-nya, bukan pedagang. Yang ngelola kantin sekarang menganggur," katanya.
Ia berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk kemiskinan tetap harus berfokus pada pembukaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi melalui pekerjaan formal dinilai lebih stabil dalam menjamin kecukupan pangan keluarga.
"Orang dengan pekerjaan bisa hidup dan kasih makan keluarganya," katanya.
Kajian dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkuat indikasi bahwa dampak makroekonomi program MBG baru akan terasa secara bertahap dalam waktu lama. Simulasi menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja baru mulai terlihat antara dua hingga enam tahun mendatang.
Produktivitas melalui sektor kesehatan diprediksi meningkat 0,2 persen dalam dua tahun, sementara melalui pendidikan meningkat 0,5 persen dalam enam tahun. Dampak terhadap produk domestik bruto diperkirakan hanya mencapai puncaknya pada level 0,15 hingga 0,17 persen pada awal tahun 2040-an.
Indef mencatat kenaikan konsumsi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, dengan porsi tertinggi pada kelompok satu persen terkaya. Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa MBG merupakan investasi modal manusia jangka panjang daripada penggerak pertumbuhan ekonomi instan.
"Dampak makroekonomi positif, tetapi kecil dan transisional," demikian hasil kajian tersebut.
