DPRD DKI Jakarta melaksanakan rapat pimpinan gabungan untuk menguji kelayakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, sebagai calon Wali Kota Jakarta Selatan pada Selasa, 14 April 2026. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, agenda ini difokuskan pada penanganan tantangan birokrasi di wilayah tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memimpin langsung jalannya uji kelayakan tertutup tersebut bersama jajaran wakil ketua dan Ketua Komisi A. Fokus utama pengujian ini berkaitan dengan fenomena ego sektoral di tingkat Suku Dinas yang dianggap menghambat kecepatan kerja pemerintahan di Jakarta Selatan.
"Bagaimana cara Pak Syafrin menangani paradoks tadi di tengah kenyataan ego sektoral masing-masing Sudin?" tanya Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Khoirudin menilai koordinasi lintas instansi menjadi persoalan serius karena loyalitas aparatur cenderung tertuju pada kepala dinas masing-masing. Ia meragukan efektivitas kerja pimpinan wilayah jika pola birokrasi tidak dibenahi secara total.
"Biasanya Sudin itu loyalnya ke kepala dinas. Sementara Pak Syafrin adalah pimpinan wilayah. Apakah bisa kerja cepat dengan situasi birokrasi seperti itu?" ujar Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Kapasitas dalam mengendalikan ribuan aparatur sipil negara di 10 kecamatan dan 67 kelurahan juga menjadi poin krusial yang ditekankan pimpinan dewan. Khoirudin berharap Syafrin memiliki ketegasan dalam memastikan seluruh jajaran bekerja secara maksimal.
"Saya ingin Pak Syafrin punya kemampuan pengendalian yang baik agar semua bekerja maksimal," imbuh Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, turut memberikan catatan mengenai lambatnya penyelesaian fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Ia memberikan perbandingan efisiensi pengerjaan antara wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
"Di Jakarta Barat enam bulan selesai. Di Jakarta Selatan bisa dua tahun belum beres. Padahal, usulan penyerahan Fasos-Fasum itu sangat penting bagi warga," ujar Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Penyederhanaan rantai birokrasi diharapkan menjadi prioritas bagi Syafrin agar setiap laporan masyarakat tidak tertahan dalam proses yang berbelit-belit.
"Harapan saya, Pak Syafrin bisa mengeksekusi segala sesuatunya lebih cepat dan tiap masalah itu tidak \u2018diamangin\u2019 (didiamkan), jadi selesai," kata Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco memperingatkan calon wali kota tersebut agar menghindari pola kerja yang memicu konflik kepentingan. Baco menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik di wilayah.
"Saya berani ngomong begini karena bukan satu-dua kali saya mengalami, menghadapi, atau menerima aduan terkait itu," tegas Basri Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara mengelola dinas teknis dengan memimpin wilayah administratif. Ia menilai aspek kepamongprajaan menjadi hal baru bagi Syafrin yang selama ini bergelut di bidang perhubungan.
"Kalau kemarin Pak Syafrin sebagai kepala dinas, sekarang Pak Syafrin yang mengorganisir di wilayah, mampu enggak? Walaupun dengan bobot dan kualitas Pak Syafrin saya lihat cukup solid, tapi Bapak belum pernah menjadi pamong, kan?" ujar Inggard Joshua, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Inggard menegaskan bahwa gelar pendidikan tinggi bukan jaminan kesuksesan memimpin wilayah tanpa adanya fleksibilitas pendekatan di lapangan. Ia menyarankan agar calon pemimpin mampu menyesuaikan sikap dalam menghadapi dinamika masyarakat.
"Kadang kita harus keras, kadang kita harus lunak. Ini mohon menjadi pola pikir yang baik ke depan," tutup Inggard Joshua, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
