Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung dalam menangani lonjakan aksi premanisme dan tawuran di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (20/4/2026). Kritik ini mencuat menyusul rangkaian bentrokan antarkelompok yang meresahkan warga dalam sepekan terakhir.
Data yang dihimpun dari laporan Megapolitan menunjukkan bahwa tawuran di kawasan Petamburan pecah selama tiga hari berturut-turut sejak Rabu (15/4/2026) hingga Jumat (17/4/2026). Selain konflik fisik, praktik pemalakan terhadap pedagang bakso dan sopir bajaj juga dilaporkan semakin masif di wilayah pusat grosir tersebut.
ÔÇ£Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita (Pramono) lembek. Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanisme,ÔÇØ ujar Justin Adrian Untayana, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Politisi tersebut menilai kegagalan mengatasi tawuran yang bersifat insidental menjadi indikator sulitnya memberantas premanisme yang lebih sistematis. Justin juga menyoroti usulannya mengenai pemberian sanksi administratif bagi keluarga pelaku kekerasan yang belum terealisasi.
ÔÇ£Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos, satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,ÔÇØ sambung Justin Adrian Untayana.
Justin berpendapat bahwa kebijakan pemerintah saat ini terlalu mengedepankan komunikasi verbal yang minim dampak pada ketertiban umum. Ia mendesak adanya konsekuensi nyata bagi para pelanggar hukum di jalanan ibu kota.
ÔÇ£Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,ÔÇØ terang Justin Adrian Untayana.
Selain kepemimpinan gubernur, kinerja Satpol PP turut menjadi sasaran evaluasi karena dianggap tidak proaktif dalam melakukan pencegahan. Justin mencurigai adanya pembiaran yang dilakukan oknum petugas terhadap praktik pungutan liar di lapangan.
ÔÇ£Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,ÔÇØ kata Justin Adrian Untayana.
Legislator tersebut mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran hibah Forkopimda sebesar Rp 315 miliar pada tahun 2026. Dengan sumber daya ASN dan PJLP yang melimpah, seharusnya tidak ada hambatan operasional untuk memberantas aksi kriminalitas jalanan.
ÔÇ£Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,ÔÇØ lanjut Justin Adrian Untayana.
Kondisi di lapangan menunjukkan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan, seperti yang disaksikan oleh Ilham (32), seorang warga Petamburan. Ia menyebutkan bahwa puncak bentrokan terjadi pada Jumat malam dengan insiden pembakaran di area pemukiman.
"Kan kejadian sudah tiga kali. Pertama itu jam 01.30 WIB hari Rabu dini hari. Terus yang kedua jam 20.30 WIB, Kamis (16/4/2026) malam," ujar Ilham, Warga Petamburan.
Bentrokan susulan kembali terjadi pada penghujung pekan yang mengakibatkan kerusakan material di sekitar lokasi kejadian. Ilham memberikan rincian waktu mengenai insiden paling parah yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
"Nah yang hari Jumatnya ini nih, habis Isya Jam 19.00 WIB," lanjut Ilham.
Selain konflik horizontal, intimidasi terhadap pekerja sektor informal juga terekam melalui video viral pada Sabtu (11/4/2026). Seorang penumpang bajaj sempat mengonfirmasi praktik pungutan liar yang dialami oleh pengemudi kendaraan roda tiga tersebut.
"Kalau di Tanah Abang memang kayak gitu ya, Bang? Dimintain apa tuh? Tapi 'palak' atau habis apa sih, Bang?" tanya Penumpang Bajaj.
Sopir bajaj yang menjadi korban mengaku tidak berdaya menghadapi tekanan preman karena harus menjaga kelangsungan pekerjaannya di area tersebut. Ia menunjukkan bukti kerusakan pada kendaraannya akibat tindakan anarkis pelaku pemalakan.
"Bukannya saya enggak berani melawan, tapi saya juga cari makan di situ," ujar Sopir Bajaj.
