Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan menyoroti efektivitas penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai belum membuahkan hasil maksimal. Kritik ini muncul mengingat alokasi anggaran pengendalian banjir yang digelontorkan dalam APBD mencapai total Rp 5,4 triliun.
Besaran dana tersebut terdiri dari Rp 2,6 triliun pada APBD Perubahan 2025 dan Rp 2,8 triliun dalam APBD 2026. Dilansir dari Megapolitan, data per Selasa (5/5/2026) pagi menunjukkan 115 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih terdampak genangan dengan 118 warga berada di pengungsian.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah ini disampaikan langsung oleh perwakilan legislatif tersebut melalui keterangan tertulis pada Kamis (7/5/2026). August berpandangan bahwa persoalan air kiriman dan hujan lokal ini belum tertangani secara serius oleh pihak eksekutif.
"Banjir sudah dianggap sebagai bagian dari nasib Jakarta, maka permasalahannya tidak ditangani dengan baik," kata August Hamonangan, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Wilayah Jakarta Selatan menjadi area terdampak paling parah dengan genangan yang merendam 78 RT. Sebaran titik banjir terpantau di Kelurahan Petogogan, Bangka, Rawajati, Tanjung Barat, hingga Cilandak Timur. August menilai kebijakan gubernur saat ini belum fokus menempatkan penanganan banjir sebagai skala prioritas utama pembangunan kota.
"Mas Gubernur sekarang malah lebih banyak berpikir bagaimana caranya untuk mempercantik kota, mengundang band-band penyanyi internasional, sampai dengan mengadakan balapan F1," kata August Hamonangan, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Kondisi infrastruktur yang tidak kunjung membaik di tengah pelaksanaan agenda-agenda besar kota memicu sindiran dari politisi PSI tersebut. Ia mempertanyakan relevansi kegiatan hiburan dan olahraga otomotif internasional di saat permukiman warga masih terendam.
"Kita balapan di kawasan banjir saja kalau begitu," ujar August Hamonangan, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Merespons situasi tersebut, August mendesak Pemprov DKI untuk segera mengalihkan fokus pada pengerjaan fisik di lapangan. Normalisasi aliran sungai serta perbaikan infrastruktur pengendali air lainnya diminta untuk segera diselesaikan tanpa menunda lebih lama.
"Yang jelas, normalisasi kali harus disegerakan. Menurut saya, itu tidak akan memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun," kata August Hamonangan, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Langkah konkret yang diusulkan mencakup penguatan sistem drainase di seluruh titik rawan genangan. Penambahan kapasitas pompa serta pembersihan sumbatan pada saluran air menjadi poin utama yang harus segera dieksekusi agar debit air tidak meluap ke rumah penduduk.
"Kita juga perlu menambah pompa-pompa air, membersihkan saluran-saluran air, kalau perlu memperlebarkannya supaya air tidak menumpuk," ucap August Hamonangan, Anggota DPRD DKI Jakarta.
