Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penanganan sampah dari sektor hulu hingga menengah. Langkah ini diambil agar persoalan sampah ibu kota tidak terus menumpuk sambil menunggu pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan penanganan di tingkat hulu dan menengah harus menjadi prioritas lantaran pembangunan PSEL diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun, seperti dilansir dari Media Indonesia.
"Jadi harus lebih dalam lagi bagaimana kita membantu menyelesaikan dari hulu sama dari menengahnya nih," ujar Yuke melalui keterangannya, Kamis (28/5).
Menurutnya, penanganan sampah di sektor hulu dapat dimulai melalui sosialisasi pemilahan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, hingga perluasan wilayah penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Sementara di sektor menengah, penguatan dilakukan lewat optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPS 3R, TPST, RDF, hingga pengembangan instalasi biogas. Ia menilai penguatan kelembagaan dan dukungan pemibayaan menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif.
Yuke mengatakan persoalan sampah Jakarta kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan Presiden disebut memberikan perhatian khusus terhadap penanganan sampah nasional melalui pengawasan dari kementerian terkait.
"Kita ingin semua pihak banyak membantu menangani masalah sampah di Jakarta itu bisa selesai. Paling tidak ada progres," tegas Yuke.
Sementara, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyoroti volume sampah Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Menurut dia, penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi pengolahan di hilir.
Ia menilai kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta. Karena itu, dukungan warga dinilai sama pentingnya dengan pembangunan teknologi waste-to-energy yang kini didorong pemerintah pusat.
"Apa pun teknologinya, semahal apa pun, kalau tidak ada dukungan dari kita semua, termasuk masyarakat, bahwa sampah itu perlu dipilah dari rumah atau dari sumber, nah itu perlu dukungan dari kita semua," kata Judistira.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal kebijakan pengelolaan sampah agar sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.
"Karena ini kerja semua, dari seluruh yang ada di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun masyarakat," pungkas Judistira.
