JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, meminta sistem pengelolaan sampah di Jakarta diubah.
Ia mendorong agar penanganan sampah tidak lagi hanya bertumpu pada tempat pembuangan akhir seperti TPST Bantargebang.
Menurut dia, sampah seharusnya bisa diselesaikan langsung di wilayah masing-masing, mulai dari kecamatan hingga kelurahan.
Hal itu juga dipaparkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta saat audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Selasa (19/5/2026).
ÔÇ£Kemarin dipaparkan, ke depan sampah harus selesai di wilayah masing-masing. Jangan semua dibebankan ke Bantargebang. Kecamatan dan kelurahan harus mulai diperkuat menjadi basis pengelolaan sampah yang bisa langsung terselesaikan,ÔÇØ ujar Nabilah di DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, jika pengelolaan dimulai dari tingkat wilayah, maka volume sampah yang menumpuk di hilir bisa berkurang.
Nabilah juga meminta Pemprov DKI untuk membuat wilayah percontohan pengelolaan sampah di setiap kota administrasi di Jakarta.
Wilayah itu diharapkan bisa menjadi contoh dalam pengolahan sampah, mulai dari pemilahan, pengolahan sampah organik, sampai pengurangan sampah yang tidak bisa diolah.
Jika berhasil, wilayah lain bisa langsung meniru.
ÔÇ£Harus ada kelurahan maupun kecamatan atau minimal dilakukan di skala kota administratif yang bisa menjadi wilayah percontohan dalam menyelesaikan sampah, apakah itu mengubah sampah menjadi bentuk lain yang lebih berguna (Waste To Energy) atau sampah benar-benar dimusnahkan,ÔÇØ ucap Nabilah.
Selain itu, ia meminta agar Suku Dinas Lingkungan Hidup di lima kota administrasi diberi dukungan anggaran dan kewenangan yang cukup agar bisa menangani sampah di wilayahnya masing-masing.
ÔÇ£Kasudin harus punya anggaran dan sistem yang jelas supaya bisa bekerja di wilayahnya, tidak semuanya menunggu dari pusat,ÔÇØ katanya.
Ia menilai cara ini penting karena jumlah sampah di Jakarta terus meningkat, sementara kemampuan pengolahan di tempat pembuangan akhir terbatas.
Nabilah berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa bekerja sama untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih sederhana, cepat, dan berbasis wilayah.
