Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan langkah mitigasi guna menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada pertengahan 2026. Ancaman kemarau panjang ini dilaporkan berisiko mengganggu stabilitas pangan dan pasokan air bersih di wilayah ibu kota pada Selasa (21/4/2026).
Prediksi mengenai fenomena alam tersebut sebelumnya telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Yuke menekankan bahwa tantangan alam ini menuntut kesiapan yang matang dari sisi fiskal maupun teknis di lapangan.
"Fenomena El Nino berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan air di Jakarta. Di luar permasalahan lingkungan yang ada, kita juga menghadapi ancaman faktor alam, yakni El Nino yang cukup ekstrem. Ini harus diantisipasi bersama, karena tantangan kita bukan hanya fiskal, tetapi juga kondisi alam," ujar Yuke, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Kekhawatiran utama legislatif tertuju pada potensi kelangkaan stok kebutuhan pokok akibat kekeringan yang melanda daerah produsen. Pemprov DKI Jakarta diharapkan mempererat kolaborasi strategis dengan wilayah-wilayah penyokong pangan untuk menjaga kelancaran distribusi beras dan komoditas utama lainnya.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah strategis, termasuk memastikan stok pangan tetap aman. Selain itu pentingnya kerja sama dengan daerah lain dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat," kata Yuke.
Selain kebijakan pemerintah, masyarakat turut diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem lingkungan di tingkat rumah tangga. Upaya mandiri seperti pembuatan sumur resapan, biopori, hingga penghematan penggunaan air harian dianggap krusial untuk mempertahankan cadangan air tanah selama musim kemarau berlangsung.
"Penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau," paparnya Yuke.
Yuke mengingatkan bahwa fase menuju puncak El Nino sering kali dibarengi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Koordinasi intensif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran harus ditingkatkan guna memitigasi risiko kebakaran yang biasanya meningkat drastis saat suhu udara melonjak.
"Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar dampak dari kemarau panjang ini bisa diminimalkan," kata Yuke.
