Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak perbaikan manajemen pengadaan dan distribusi koper jemaah haji menyusul adanya keterlambatan pengiriman oleh pihak maskapai pada rapat kerja di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Politikus PDI-P tersebut menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan dasar jemaah yang tidak boleh terhambat distribusinya. Ia mempertanyakan keterlibatan pihak maskapai dalam proses pengadaan tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung. Mbok yah koper itu jangan lagi jadi permainan lah, ini urusan jemaah. Kenapa sih harus Garuda pengadaannya? Tahun depan kenapa sih bukan di Kemenhaj aja? Pusing kepala saya," ujar Selly Andriany Gantina, Anggota Komisi VIII DPR RI.
Selly memberikan usulan agar kewenangan pengadaan koper dialihkan sepenuhnya kepada kementerian terkait pada periode mendatang. Langkah ini dinilai dapat memperpendek rantai birokrasi penyaluran koper hingga ke tingkat daerah.
"Kalau Kemenhaj yang pengadaannya kan langsung saja dikerjakan kemudian disalurkan melalui kanwil kemudian dari kanwil langsung diberikan kepada kabupaten kota," lanjut Selly Andriany Gantina.
Selain permasalahan koper, anggota dewan tersebut juga melaporkan adanya ketimpangan dalam pembagian seragam petugas haji yang belum diterima secara merata di lapangan.
"Kemudian seragam petugas saya dapat laporan banyak yang belum terima. Ini bagaimana nih koordinasinya?" kata Selly Andriany Gantina.
Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf memberikan respons terkait kritik tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah telah melayangkan teguran resmi kepada maskapai Garuda Indonesia. Pihak kementerian juga tengah mengkaji sanksi yang tepat atas keterlambatan tersebut.
"Koper, kita juga kemarin sudah mengirimkan surat ke Garuda tentang peringatan tentang keterlambatan ini dan seperti saran tadi, kita juga sudah mulai memikirkan punishment apa yang harus kita lakukan untuk keterlambatan koper ini," ujar M Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah RI.
Data kementerian menunjukkan progres distribusi koper belum mencapai target maksimal. Saudi Airlines tercatat telah menyalurkan 74,1 persen koper, sementara Garuda Indonesia baru menyelesaikan 50,8 persen dari total kewajiban distribusi.
Meskipun terjadi kendala, Menteri Haji dan Umrah memberikan jaminan bahwa seluruh perlengkapan tersebut akan sampai ke tangan jemaah dalam waktu dekat sebelum keberangkatan.
"Sisanya distribusi paling lambat 17 April itu sudah di tangan jemaah," kata M Irfan Yusuf.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menerjunkan tim asistensi khusus untuk mengawal proses di lapangan. Tim tersebut bertugas memantau langsung titik-titik produksi dan gudang distribusi guna mempercepat penyelesaian masalah logistik ini.
"Terkait koper, kami sudah mengirimkan surat peringatan dan juga mengirim tim asistensi memantau dan membantu distribusi koper, termasuk kita datangi perusahaan yang ada di Bogor. Itu juga yang menjadi salah satu sumber keterlambatan di sana," pungkas M Irfan Yusuf.
