Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah untuk segera mematangkan rincian teknis kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi Aparatur Sipil Negara setiap satu hari dalam sepekan pada Senin (23/3/2026). Langkah ini diusulkan guna memitigasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak akibat krisis energi global.
Sebagaimana dilansir dari Investortrust, usulan ini muncul merespons ketidakpastian harga energi dunia yang sempat menyentuh angka US$ 112,19 per barel pada 20 Maret 2026. Penurunan frekuensi perjalanan dinas dan mobilitas pegawai negara dianggap sebagai solusi rasional dalam menghadapi dampak konflik internasional.
"WFH bagian dari rencana pilihan pemerintah untuk merespon dampak dari konflik tersebut, yang salah satunya adalah ketersediaan dan kenaikan harga energi," kata Irawan, Anggota Komisi II DPR RI.
Politikus Partai Golkar tersebut menilai bahwa penghematan yang dihasilkan dari sektor transportasi publik baru menyentuh dampak paling dasar. Ia menekankan perlunya penghitungan yang akurat terkait pengaruh kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas.
"Mengenai WFH ini teknisnya harus dimatangkan dan dihitung dampak dari kebijakan tersebut. Meskipun langkah penghematan dari kebijakan WFH merupakan bagian paling sederhana, yakni terkait pengurangan konsumsi energi warga dari stasiun pengisian bahan bakar," ujarnya Irawan.
Irawan juga menyoroti aspek kesiapan birokrasi dalam menjalankan pelayanan meskipun pegawai bekerja secara jarak jauh. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi di instansi pemerintah saat ini sudah mendukung efisiensi kerja digital.
"Banyak hal pelayanan publik kita telah didigitalisasi," tegas Irawan.
Kendati demikian, pengawasan terhadap mobilitas ASN selama masa kerja dari rumah menjadi catatan krusial agar tidak terjadi penyalahgunaan waktu kerja untuk aktivitas konsumtif lainnya. Irawan mengusulkan adanya mekanisme kontrol ketat guna memastikan target efisiensi energi tercapai.
"WFH harus diikuti juga dengan kebijakan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan, kegiatan WFH tidak akan berjalan efektif. Potensial pengurangan satu hari kerja tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan bepergian atau liburan yang membuat lebih boros energi," ucap Irawan.
