Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat kerja bersama parlemen di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026). Ketidakhadiran para menteri tersebut dinilai menghambat ruang diskusi strategis mengenai kedaulatan dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika, sebagaimana dilansir dari Nasional. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi tidak optimal karena para menteri terkait kerap mengirimkan perwakilan saat diundang rapat.
"Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan," kata Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Politikus PDI-P tersebut menegaskan pentingnya interaksi langsung guna mendalami implementasi kebijakan di lapangan secara mendalam.
"Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam," jelas Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Hasanuddin juga memberikan catatan mengenai posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global saat ini. Ia menekankan perlunya kecermatan intelijen dalam mengambil keputusan agar negara tidak terjebak pada keberpihakan yang merugikan.
"Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika," kata Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Pengolahan data intelijen oleh TNI menjadi poin krusial yang disoroti karena kesalahan prediksi dapat berakibat fatal bagi langkah kebijakan negara selanjutnya.
"Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah," ucap Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Selain masalah kehadiran, isu keadilan global dalam forum internasional turut menjadi perhatian serius bagi Komisi I.
"Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB," katanya Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Legislator tersebut kemudian mempertanyakan transparansi pemerintah mengenai isu sensitif terkait penggunaan ruang udara nasional oleh pihak asing.
"Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks," ujarnya Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan mutlak memerlukan keterlibatan dan persetujuan DPR.
"Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara," pungkas Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI.
