Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersiap melakukan evaluasi terhadap beragam program kerja pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026, dilansir dari Nasional. Langkah peninjauan ulang ini nantinya bakal disalurkan melalui penyampaian pandangan resmi dari setiap fraksi di parlemen.
"Tentu apa yang sudah bikin dan direncanakan oleh Pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan," ujar Puan dalam rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Proses evaluasi ini dinilai sangat krusial agar seluruh agenda pembangunan dapat tereksekusi secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. Puan Maharani menekankan bahwa koordinasi yang erat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam merumuskan arah kebijakan fiskal demi kesejahteraan masyarakat luas.
"Sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Politikus PDI-Perjuangan tersebut juga menaruh harapan besar agar realisasi program yang berjalan sepanjang tahun 2026 menjadi bahan refleksi penting. Konsolidasi internal pemerintah diharapkan mampu melahirkan perencanaan fiskal yang jauh lebih matang untuk periode selanjutnya.
"Karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari Pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa di-evaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar," tutur Puan.
Kerja sama fungsional antara lembaga eksekutif dan legislatif sejauh ini dianggap tetap kokoh dalam mengawal pembangunan nasional. Puan menyatakan komitmennya untuk menjaga pola kerja gotong royong demi persatuan bangsa.
"Dan apa pun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata dia.
DPR RI dipastikan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rancangan program kerja yang diusung oleh kabinet pemerintahan. Syarat utamanya adalah seluruh kebijakan tersebut wajib bermuara pada pemenuhan hajat hidup dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.
"Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi Merah Putih," pungkasnya.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Kehadiran ini mencatatkan sejarah baru karena Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro tahunan di hadapan sidang dewan.
Selain membahas kebijakan anggaran, agenda sidang paripurna kali ini juga menjadwalkan evaluasi atas perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026. Parlemen juga mendengarkan penyampaian pandangan dari seluruh fraksi mengenai RUU Polri yang menjadi usul inisiatif Komisi III DPR.
