DPR Evaluasi Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Selama Mudik Lebaran 2026

DPR Evaluasi Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Selama Mudik Lebaran 2026
Foto: Ilustrasi DPR Evaluasi Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Selama Mudik Lebaran 2026.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyoroti persoalan kepadatan di pelabuhan penyeberangan serta manajemen infrastruktur jalan dalam evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 pada Selasa (14/4/2026). Meskipun angka kecelakaan dilaporkan menurun, penumpukan kendaraan di titik krusial dinilai masih menjadi hambatan utama.

Dilansir dari Detik Finance, kepadatan yang berulang tersebut terpantau terjadi di sejumlah titik penyeberangan utama seperti Pelabuhan Merak, Ketapang, dan Gilimanuk. Hamka menekankan bahwa penyediaan zona penyangga atau buffer zone kendaraan masih belum optimal dalam menangani lonjakan arus penumpang.

Pemerintah diminta untuk tidak menjadikan jalan raya sebagai tempat penampungan kendaraan cadangan yang menghambat mobilitas umum. Penegasan ini ditujukan kepada Kementerian Perhubungan agar segera membenahi tata kelola pelabuhan dan memperjelas pembagian wewenang antar-direktorat terkait.

"Jangan sampai jalan raya dijadikan tempat penampungan kendaraan. Pelabuhan penyeberangan itu harus didukung buffer zone yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas umum," ujar Hamka B Kady, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Selain masalah pelabuhan, DPR menyoroti koordinasi pengerjaan proyek infrastruktur yang sering dilakukan mendekati hari raya. Hamka menyarankan agar perbaikan jalan diselesaikan jauh hari sebelum masa mudik dimulai agar tidak mengganggu strategi rekayasa lalu lintas yang telah dirancang kepolisian.

Peningkatan sarana pendukung keselamatan juga menjadi poin penting dalam evaluasi kali ini. Penambahan pembatas jalan yang dilengkapi lampu penerangan sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas sistem contra flow dan pengaturan arus kendaraan pada malam hari.

Legislator tersebut tetap memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Basarnas, BMKG, hingga Korlantas Polri atas kerja sama selama periode arus mudik. Respons cepat dari tim lapangan dianggap berhasil menekan angka fatalitas di jalan raya dibandingkan tahun sebelumnya.

DPR mendorong adanya evaluasi komprehensif yang tidak hanya menjadikan penurunan angka kecelakaan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Mitigasi risiko pada setiap strategi rekayasa lalu lintas harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi persoalan yang muncul pada periode mudik mendatang.

Artikel terkait

Rekomendasi