Komisi V DPR Desak Perbaikan Menyeluruh Sistem Keselamatan Kereta Api

Komisi V DPR Desak Perbaikan Menyeluruh Sistem Keselamatan Kereta Api
Foto: Ilustrasi Komisi V DPR Desak Perbaikan Menyeluruh Sistem Keselamatan Kereta Api.

Fokus utama pemerintah dan DPR saat ini adalah memastikan insiden kecelakaan kereta api tidak terus berulang di masa mendatang, bukan untuk mencari pihak yang bersalah. Penegasan ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, seperti dikutip dari Media Indonesia.

Kondisi angka kecelakaan kereta api di Indonesia dinilai masih memprihatinkan dan menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata terdapat sekitar 24 korban akibat kecelakaan kereta api setiap harinya.

"Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang hampir sudah tidak ada lagi karena memang sangat berisiko," ujar Erna dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/5).

Langkah cepat pemerintah bersama PT KAI dalam menutup lebih dari 70 perlintasan sebidang mendapatkan apresiasi. Penutupan tersebut diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai berbahaya dan memiliki volume arus lalu lintas yang tinggi.

Perbaikan sistem keselamatan secara menyeluruh dan terintegrasi mendesak untuk dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Pembenahan ini harus mencakup perbaikan rambu-rambu, optimalisasi sistem peringatan dini, hingga penjagaan pada pintu perlintasan.

Persoalan pada rambu pembantu saat ini dinilai masih membingungkan para pengguna jalan. Selain itu, sistem early warning atau peringatan dini ketika muncul potensi kecelakaan di jalur kereta juga belum berjalan optimal.

"Masih ada waktu sekitar tiga menit yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masinis untuk melakukan pengereman. Karena itu, sistem peringatan dini sangat penting," katanya.

Pembangunan infrastruktur seperti flyover dan underpass didorong untuk jangka panjang agar perlintasan sebidang dapat dihilangkan secara bertahap. Namun, proses ini diakui membutuhkan alokasi anggaran yang besar serta waktu yang panjang, terutama akibat kendala utama dalam pembebasan lahan.

"Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka perbaikan infrastruktur saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah," tegas Politisi Fraksi Pantai NasDem ini.

Artikel terkait

Rekomendasi