DPR Desak Perketat Pengawasan Pintu Masuk Antisipasi Hantavirus

DPR Desak Perketat Pengawasan Pintu Masuk Antisipasi Hantavirus
Foto: Ilustrasi DPR Desak Perketat Pengawasan Pintu Masuk Antisipasi Hantavirus.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak pemerintah memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan untuk mencegah masuknya Hantavirus ke Indonesia pada Jumat (8/5/2026). Langkah preventif ini dilakukan merespons laporan merebaknya virus tersebut di kapal pesiar mewah MV Hondius yang berlayar di perairan Argentina, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Politikus Partai Golkar tersebut menilai penjagaan ketat harus dilakukan di seluruh pintu masuk, termasuk jalur tidak resmi atau jalur tikus. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai temuan kasus penyakit tersebut di dalam negeri, namun kewaspadaan dini dianggap krusial karena risiko kematian yang ditimbulkan.

"Pengawasan ketat di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia harus dilakukan. Baik di bandara dan pelabuhan, bahkan pelabuhan di jalur-jalur tikus. Ini sebagai langkah pencegahan," ujar Yahya, saat dihubungi, Jumat (8/5/2026).

Yahya menekankan bahwa penyakit ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia. Ia mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan status kewaspadaan sebelum virus tersebut menyentuh wilayah kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya Hantavirus ke wilayah Indonesia. Karena penyakit tersebut sangat berbahaya yang sampai menimbulkan kematian," ujar Yahya.

Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur kesehatan nasional. Ia meminta adanya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi seluruh tenaga medis agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran jika ditemukan kasus.

"Harus ada penguatan di semua fasilitas kesehatan. Baik dari infrastruktur, maupun tenaga kesehatan yang harus sudah memahami prosedur penanganan Hantavirus," kata Yahya.

Sosialisasi secara masif mengenai karakteristik dan bahaya penyakit ini perlu dilakukan kepada masyarakat umum. Yahya menegaskan bahwa edukasi bukan bertujuan menimbulkan kepanikan, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah wabah.

"Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi sekali lagi, pencegahan lebih baik. Pemerintah harus masif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit Hantavirus dan bahayanya bagi manusia," tutur Yahya.

Upaya deteksi dini juga diharapkan tersedia di berbagai rumah sakit, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fasilitas uji laboratorium seperti PCR perlu disiapkan untuk mempermudah identifikasi warga negara yang memiliki riwayat perjalanan dari negara berisiko.

"Lebih baik mencegah daripada menangani, karena kita tidak ingin penyakit ini mewabah di Indonesia," sambungnya.

Yahya menyarankan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap individu yang masuk ke Indonesia. Penempatan alat deteksi di bandara dianggap menjadi instrumen penting bagi mereka yang datang dari wilayah suspek.

"Siapkan juga PCR di rumah-rumah sakit pusat dan daerah untuk mengantisipasi masuknya Hantavirus ke Indonesia. Jika perlu juga di bandara untuk mengecek mereka yang baru datang dari negara-negara suspek Hantavirus atau negara berisiko," pungkas dia.

Merespons situasi tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menjalin koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemerintah saat ini tengah meminta pedoman teknis terkait penanganan dan sistem deteksi dini virus tersebut.

Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penyebaran saat ini masih terlokalisasi di dalam kapal pesiar tersebut. Meski demikian, Kementerian Kesehatan tetap menyiapkan skema deteksi yang serupa dengan penanganan pandemi Covid-19 melalui penggunaan rapid test maupun reagen PCR.

"Ini kan virus yang lumayan berbahaya, yang kita lakukan kita mempersiapkan agar skriningnya kita punya apakah itu dalam bentuk rapid test kayak Covid-19 dulu maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR," tutur dia.

Optimisme muncul karena infrastruktur mesin PCR di Indonesia sudah tersebar luas di berbagai wilayah. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan tindakan medis secara responsif apabila terjadi indikasi penyebaran di tanah air.

Artikel terkait

Rekomendasi