Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengevaluasi total mekanisme perlindungan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada Sabtu (25/4/2026). Langkah ini menyusul eskalasi konflik yang mengakibatkan bertambahnya korban jiwa dari prajurit TNI di wilayah tersebut.
Permintaan tersebut muncul setelah Praka Rico Pramudia dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (24/4/2026) di sebuah rumah sakit di Beirut. Berdasarkan laporan dari Kompas, wafatnya Praka Rico menambah daftar panjang prajurit Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon menjadi empat orang.
Sukamta menegaskan bahwa mandat perlindungan personel PBB saat ini harus disesuaikan dengan kondisi ancaman nyata yang ada di zona konflik. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta untuk merespons situasi keamanan yang kian memburuk.
"Kami mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan," kata Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menitikberatkan pada aspek keselamatan para personel penjaga perdamaian. Menurutnya, seluruh pihak yang bertikai memiliki kewajiban untuk menghormati keamanan personel internasional tersebut.
"Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan," kata Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Sukamta juga menyoroti perlunya pemerintah pusat mengambil langkah internal untuk memastikan keamanan para prajurit. Ia meminta adanya pengkajian ulang terhadap prosedur penugasan tanpa mencederai peran aktif Indonesia dalam misi internasional.
"Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit dalam misi perdamaian, tanpa mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global," kata Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Selain masalah perlindungan, DPR menuntut adanya investigasi mendalam mengenai penyebab kematian prajurit tersebut. Sukamta menekankan bahwa transparansi dalam proses penyelidikan sangat penting untuk menjamin pertanggungjawaban dari pihak terkait.
"Serangan yang terjadi di wilayah operasi UNIFIL menunjukkan bahwa situasi di lapangan telah mengalami eskalasi signifikan sehingga menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam risiko yang semakin tinggi," kata Sukamta dikutip Antara.
