Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku pangan olahan di Jakarta pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko konsumsi logam berat yang terakumulasi dalam tubuh ikan tersebut.
Permintaan inspeksi menyeluruh ini ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah untuk menyisir produk jajanan di lapangan. Dilansir dari Kompas, usulan tersebut merespons kekhawatiran adanya oknum pedagang yang memanfaatkan ikan dari perairan tercemar demi keuntungan pribadi.
Netty Prasetiyani memberikan penekanan khusus pada pentingnya penelusuran asal-usul bahan baku untuk menjamin keamanan konsumsi publik secara berkelanjutan.
"Perlu ada pengawasan langsung di lapangan, termasuk pengujian sampel makanan dan penelusuran bahan baku. Ini penting untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang masuk ke konsumsi masyarakat," ujarnya Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.
Legislator tersebut menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu yang hidup di sungai tercemar memiliki kandungan zat berbahaya seperti merkuri dan timbal. Akumulasi logam berat ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kesehatan warga yang mengonsumsi produk seperti siomay atau cilok berbahan ikan tersebut.
"Ini yang harus diantisipasi secara serius. Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban," tegas Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.
Dampak buruk bagi kesehatan akibat paparan zat kimia ini sering kali tidak muncul secara instan, melainkan berkembang dalam periode waktu yang lama.
"Risiko kesehatan dari paparan logam berat bersifat jangka panjang dan sering tidak terdeteksi sejak awal," imbuh Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.
Selain pengawasan teknis, edukasi kepada para pelaku usaha mikro dinilai menjadi instrumen penting agar mereka tidak menggunakan bahan baku berisiko dalam dagangannya.
"Masyarakat perlu lebih waspada terhadap produk makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Di sisi lain, pelaku usaha harus diberikan pembinaan agar tidak menggunakan bahan yang berisiko," imbau Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.
Merespons situasi ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengonfirmasi telah membentuk tim khusus untuk memantau peredaran pangan di wilayahnya. Tim tersebut melibatkan tenaga ahli yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi kandungan bahan pangan secara akurat.
"Kami harus bawa tim dari Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang betul-betul mengerti makanan ini kandungannya ada ikan sapu-sapu atau tidak," kata Muhammad Anwar, Wali Kota Jakarta Selatan.
