Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro mendesak Kementerian Perhubungan untuk bertindak tegas dengan mencabut izin operasional Taksi Green SM apabila ditemukan pelanggaran keselamatan berat. Desakan ini menyusul insiden maut yang melibatkan taksi tersebut dalam kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Syafiuddin menekankan perlunya transparansi dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dilansir dari Nasional, kecelakaan tragis di Jawa Barat tersebut dilaporkan telah mengakibatkan 15 orang meninggal dunia serta puluhan korban lainnya mengalami luka-luka.
"Evaluasi harus komprehensif dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran serius, perlu ada tindakan tegas, termasuk penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin," ujar Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI.
Politikus PKB tersebut menambahkan bahwa audit teknis tidak boleh hanya menyentuh urusan administratif. Ia menuntut pemeriksaan menyeluruh mencakup kelayakan armada serta sistem keamanan kendaraan yang dioperasikan perusahaan tersebut.
"Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik dari sisi teknis kendaraan, sistem operasional, maupun aspek keselamatan," kata Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI.
Meski mendukung keberadaan transportasi ramah lingkungan, Syafiuddin memberikan catatan kritis mengenai implementasi teknologi di lapangan. Baginya, inovasi tidak boleh mengabaikan proteksi terhadap masyarakat luas.
"Kita tentu mendukung inovasi transportasi ramah lingkungan. Namun, aspek keselamatan tidak bisa ditawar. Jangan sampai teknologi justru menjadi ancaman bagi publik," pungkas Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI.
Langkah evaluasi terhadap manajemen perusahaan taksi tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akan meninjau ulang operasional pihak penyedia jasa transportasi yang diduga menjadi pemicu awal tabrakan.
"Termasuk dalam hal ini Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan daratnya telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Teddy menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis hingga pulih total. Pemerintah juga berencana membangun flyover di lokasi kejadian untuk meminimalisir risiko serupa di masa depan akibat kepadatan lalu lintas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kronologi kejadian yang bermula dari adanya kendaraan yang tertahan di perlintasan sebidang. Hal tersebut memicu gangguan perjalanan yang berujung pada tabrakan rangkaian kereta.
"Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Saat ini, operasional kereta api di wilayah tersebut sempat mengalami kendala teknis setelah insiden tersebut terjadi. Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan.
