Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan di Tanah Papua yang menelan ratusan korban jiwa sejak 2025 hingga Selasa (21/4/2026). Dilansir dari Nasional, rentetan konflik ini melibatkan masyarakat sipil, aparat keamanan, hingga kelompok bersenjata.
Data menunjukkan puluhan insiden telah terjadi dalam kurun waktu tersebut. Insiden terbaru di Kabupaten Puncak pada 14 April 2026 mengakibatkan 9 warga sipil meninggal dunia, termasuk seorang balita, serta 7 orang lainnya luka berat.
"Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia," ujar Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI dalam jumpa pers di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta.
Kejadian di Papua Tengah tersebut telah memicu gelombang pengungsian ratusan warga yang kini kehilangan akses kebutuhan dasar. Yorrys menilai situasi ini mencerminkan kegagalan dalam menyelesaikan persoalan struktural yang sudah berlangsung lama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
"Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal," ucap Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI.
Selain faktor keamanan, Yorrys menggarisbawahi bahwa tingginya angka kemiskinan dan belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM memperlebar jarak ketidakpercayaan publik terhadap negara. Kondisi tersebut dinilai memperpanjang siklus konflik di tengah upaya pembangunan oleh pemerintah.
"Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh," kata Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI.
Pihak DPD RI tetap mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan pembangunan, namun menekankan pentingnya strategi dialogis dan humanis. Anggota DPD se-Papua juga merumuskan tujuh pernyataan sikap untuk merespons krisis tersebut.
| No | Poin Pernyataan Sikap |
|---|---|
| 1 | Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua. |
| 2 | Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua. |
| 3 | Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik. |
| 4 | Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua. |
| 5 | Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan. |
| 6 | Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan. |
| 7 | Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua. |
