Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jontro, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memicu kontroversi di media sosial. Gedung tempat usaha retail tersebut menjadi sorotan karena memiliki desain yang dinilai tidak lazim dan membingungkan masyarakat.
Kondisi infrastruktur yang janggal ini pertama kali diungkap oleh pengguna Instagram dengan akun Mixil Mina Munir, seperti dilansir dari Suara. Berdasarkan pengamatan di lapangan, akses masuk utama ke gedung koperasi tersebut justru dibuat tidak menghadap ke jalan raya.
"Koperasi ini menghadap sawah dan membelakangi jalan umum. Gimana kita nggak marah melihat cara kerja pemerintah seperti ini," ucapnya dalam unggahan di Instagram pada Senin, 18 Mei 2026.
Tata letak bangunan ini langsung memicu tanda tanya besar dari warga mengenai efektivitas proyek di tingkat desa. Penempatan pintu yang tersembunyi dikhawatirkan akan membuat tempat usaha tersebut sepi dari pembeli.
Mixil menilai persoalan ini bukan sekadar kekeliruan teknis dari pekerja di lapangan. Menurutnya, keganjilan fisik bangunan mencerminkan masalah yang lebih mendasar pada sistem perencanaan di birokrasi pemerintahan.
"Jadi ini bukan sekadar salah bangunan, tapi gambaran cara negara bekerja tanpa pikiran," tegas Mixil.
Keputusan menempatkan pintu masuk membelakangi jalan dinilai sangat tidak logis untuk sebuah pusat perdagangan. Akses yang sulit dipastikan membuat warga enggan datang untuk berbelanja kebutuhan pokok.
"Kenapa sih tidak menghadap jalan saja? Siapa yang merancang? Terus siapa yang menyetujui?" tanya Mixil.
Kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi kerugian keuangan negara akibat fungsi ekonomi koperasi yang tidak dapat berjalan optimal. Anggaran yang telah dialokasikan terancam menjadi sia-sia.
"Kalau pintunya saja membelakangi jalan, siapa yang mau mampir, Bos?" sindirnya menyoroti logika perdagangan.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh dana pembangunan bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengerjaan fasilitas publik seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang matang.
"Jadi ini bukti bahwa proyek negara dibuat asal-asalan, bukan untuk kebutuhan rakyat, tapi demi laporan dan pencitraan," tuturnya menyayangkan kondisi tersebut.
